BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Mark Rutte, menanggapi kekhawatiran sejumlah pemimpin Eropa mengenai pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping yang berlangsung di China.
Rutte menilai pertemuan ketiga pemimpin negara besar tersebut merupakan bagian dari komunikasi diplomatik yang wajar dan tidak perlu dikaitkan dengan kemungkinan munculnya kesepakatan pembagian wilayah pengaruh global atau yang dikenal sebagai Yalta 2.0.
"Saya pikir penting bagi para pemimpin untuk bertemu, seperti dalam pertemuan ini, yakni pertemuan di China," kata Rutte kepada wartawan di Berlin, Jerman, Kamis, 19 November 2026.
"Menurut saya, hal itu wajar dan saya sama sekali tidak khawatir," lanjutnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pertemuan Koalisi Negara-Negara Pendukung Ukraina (Coalition of the Willing) yang diselenggarakan Kanselir Jerman Friedrich Merz.
Rutte juga dimintai tanggapan mengenai pernyataan Trump yang menyebut Putin sebagai seorang teman dalam pertemuan di China.
Menurutnya, komunikasi langsung antara pemimpin negara-negara besar, termasuk negara yang memiliki persenjataan nuklir, merupakan hal penting dalam membangun kesepahaman dan mencari penyelesaian berbagai persoalan internasional.
"Penting bagi para pemimpin untuk bertemu, termasuk para pemimpin negara berkekuatan nuklir. Jadi, sangat wajar jika mereka bertemu, mengadakan pertemuan, dan berupaya menyepakati langkah terbaik ke depan," ujarnya.
Rutte turut menyampaikan apresiasi terhadap upaya diplomatik Trump dalam mencari jalan penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina.
Ia menilai Presiden Amerika Serikat tersebut terus berupaya mendorong tercapainya perdamaian di Ukraina.
Sebelumnya, sejumlah politisi Eropa menyuarakan kekhawatiran bahwa pertemuan Trump, Putin, dan Xi Jinping berpotensi menghasilkan kesepakatan geopolitik yang tidak melibatkan negara-negara Eropa.
Kekhawatiran itu dikaitkan dengan istilah Yalta 2.0, yakni kemungkinan terulangnya pembagian wilayah pengaruh di antara kekuatan besar dunia seperti yang diasosiasikan dengan Konferensi Yalta pada 1945.
Sebagian politisi Eropa juga mencemaskan kemungkinan adanya konsesi Amerika Serikat kepada Rusia terkait Ukraina tanpa keterlibatan langsung pihak yang terdampak.
Namun, Presiden Lithuania Gitanas Nauseda menyampaikan pandangan serupa dengan Rutte bahwa pertemuan di China tidak serta-merta akan menghasilkan kesepakatan pembagian wilayah pengaruh baru.
"Menurut saya, pembahasan dalam pertemuan itu bukan mengenai pembagian wilayah atau zona pengaruh. Ada topik-topik lain yang dibahas," kata Nauseda.
Ia juga menyoroti kemungkinan pembahasan mengenai reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya posisi China dan Rusia sebagai negara pemegang hak veto Dewan Keamanan.
Nauseda mempertanyakan bagaimana kedua negara tersebut dapat mengambil peran dalam mendorong perubahan di PBB, mengingat sikap mereka terhadap reformasi lembaga internasional itu selama ini.
Meski tidak memperkirakan munculnya kesepakatan Yalta baru, Nauseda menegaskan bahwa negara-negara Eropa dan Ukraina harus tetap dilibatkan dalam setiap pembahasan yang menyangkut masa depan kawasan tersebut.
"Prinsipnya harus jelas, tidak boleh ada pembahasan mengenai masa depan Ukraina tanpa Ukraina, dan tidak boleh ada pembahasan mengenai masa depan Eropa tanpa Eropa," tegasnya.
Istilah Yalta 2.0 sendiri merujuk pada Konferensi Yalta yang diselenggarakan pada 4–11 Februari 1945 dengan melibatkan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin.
Pertemuan bersejarah tersebut membahas pengaturan tatanan internasional setelah Perang Dunia II dan kemudian kerap dikaitkan dengan pembentukan wilayah pengaruh negara-negara besar, terutama di kawasan Eropa.
Dalam konteks pertemuan Trump, Putin, dan Xi Jinping, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan kekhawatiran sebagian kalangan politik Eropa terhadap kemungkinan adanya keputusan strategis mengenai keamanan internasional yang diambil tanpa melibatkan negara-negara terkait.
(ANT/Anadolu/j)









