BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah bersama perangkat daerah terkait menyepakati penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Daerah (PSD) dan Program Prioritas Huma Betang secara rutin dan akuntabel.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama dalam rangkaian Rakor Capaian Pembangunan APBD Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Oktober 2026 di Palangka Raya.

Melalui kesepakatan itu, seluruh pihak berkomitmen menyelesaikan proyek strategis dan program prioritas secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan perkembangan pelaksanaan disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat pengendalian dan pemantauan pembangunan daerah.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Flederyck, menekankan perlunya pengawalan terhadap jadwal pelaksanaan.

"(Perlu juga) identifikasi potensi risiko, serta penyampaian laporan yang akurat dan mutakhir," ujar Flederyck dalam keterangannya seperti dikutip borneonews pada Jumat, 20 November 2026.

Koordinasi secara berkala dengan Biro Administrasi Pembangunan turut diperlukan agar setiap kendala yang muncul dalam pelaksanaan proyek dan program prioritas dapat segera diketahui dan dicarikan solusi.

Sebagai bagian dari Sekretariat Daerah, Biro Administrasi Pembangunan bertugas membantu Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam pengendalian dan pemantauan pelaksanaan pembangunan daerah. (HERMAWAN DP/y)