BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya didorong memperkuat budaya antikorupsi dan menjadikan hasil Penilaian Program Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026 sebagai momentum evaluasi berkelanjutan.
Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden saat mewakili Gubernur Agustiar Sabran dalam kegiatan penilaian program Ber-Aksi di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Linae menyampaikan apresiasi terhadap program Ber-Aksi sebagai instrumen evaluasi dan pembinaan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"Posisi strategis Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi yang diharapkan menjadi contoh bagi kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah," sebut Linae dalam keterangannya seperti dikutip borneonews pada Kamis, 19 November 2026.
Upaya tersebut perlu diwujudkan melalui peningkatan integritas aparatur dan perbaikan berbagai sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, pelayanan publik, hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Dalam penilaian tersebut, Kota Palangka Raya memperoleh nilai 92,9 dengan kategori istimewa dan ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten/Kota percontohan Antikorupsi Tahun 2026 oleh KPK RI. (HERMAWAN DP)









