BORNEONEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar.
Perkembangan tersebut akan didalami melalui gelar perkara oleh penyidik Polri pada Kamis (19/11/2026).
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11), Yusril mengatakan keterkaitan antara dugaan tindak pidana penyadapan dan makar semakin terlihat setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Menurutnya, gelar perkara diperlukan untuk mengungkap hubungan antara para pihak yang terlibat sekaligus mendalami keterkaitan kedua dugaan tindak pidana tersebut.
“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” ujar Yusril.
Ia menjelaskan, gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri. Forum tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing sehingga penanganan perkara berlangsung secara transparan dan terbuka.
Yusril menegaskan bahwa penerbitan SPDP tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.
“Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup,” katanya.
Terkait barang bukti, Yusril mengungkapkan bahwa penyidik menemukan adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Meski demikian, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah berhasil disita dan saat ini masih dalam proses pendalaman.
“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa berdasarkan kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tindak pidana makar mencakup beberapa tahapan, mulai dari pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan.
Oleh karena itu, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan, termasuk tujuan dan motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Menurut Yusril, penyidik perlu mendalami berbagai kemungkinan tujuan tindakan tersebut, mulai dari dugaan niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, hingga memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” jelasnya.
Yusril menambahkan, pemerintah akan terus memantau perkembangan penanganan perkara dan mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap seluruh fakta serta pihak-pihak yang terlibat.
Ia berharap proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SUMBER: ANTARA








