BORNEONEWS, Palangka Raya - Peningkatan integritas aparatur dan perbaikan sejumlah sektor pemerintahan menjadi hal yang ditekankan dalam upaya memperkuat pencegahan korupsi di Kota Palangka Raya.
Sektor yang menjadi perhatian meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, pelayanan publik, hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Penekanan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden saat membacakan sambutan Gubernur Agustiar Sabran dalam Penilaian Program Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
"Palangka Raya memiliki posisi strategis sebagai ibu kota provinsi sehingga diharapkan menjadi contoh bagi kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah," sebut Linae dalam keterangannya seperti dikutip borneonews pada Kamis, 19 November 2026.
Ia mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya menjadikan penilaian tersebut sebagai momentum evaluasi berkelanjutan sekaligus memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Dalam penilaian yang dilakukan KPK RI tersebut, Palangka Raya memperoleh nilai 92,9 dengan kategori istimewa dan ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten/Kota percontohan Antikorupsi Tahun 2026. (HERMAWAN DP/R)









