BORNEONEWS, JAKARTA – PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menargetkan lebih dari 200 ribu hektare lahan perkebunan kelapa sawit dapat dikelola oleh koperasi melalui program reforma agraria yang akan mulai dilaksanakan pada awal 2027.

Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara, Seger Budiarjo, mengatakan Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah yang akan memperoleh manfaat dari program tersebut.

"Ditargetkan awal tahun 2027 akan dimulai kickoff-nya, di mana Riau menjadi salah satu wilayah yang akan mendapatkan manfaat dari program reforma agraria," kata Seger dalam Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi di Pekanbaru, Riau, Rabu (18/11/2026), sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kementerian Koperasi di Jakarta.

Ia menjelaskan, pengelolaan lahan oleh koperasi nantinya akan mempertimbangkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh koperasi penerima program.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan koperasi sektor kelapa sawit. Hal tersebut didukung oleh luas perkebunan sawit di provinsi itu yang mencapai sekitar 3,87 juta hektare, dengan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar 9,46 juta ton.

Jumlah tersebut menyumbang sekitar 20 persen terhadap total produksi CPO nasional.

Penguatan kelembagaan koperasi menjadi hal penting agar penataan kembali lahan perkebunan sawit yang telah diambil alih negara dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Melalui koperasi, lahan produksi dan permodalan petani diharapkan dapat dikonsolidasikan sehingga mampu meningkatkan skala usaha sekaligus memperkuat daya tawar petani.

Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) telah membangun kerangka sinergi bersama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) melalui pembagian peran masing-masing pihak.

Kemenkop bertanggung jawab dalam pembinaan tata kelola koperasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha.

Sementara itu, Agrinas berperan dalam penyediaan dan optimalisasi lahan bagi koperasi, dukungan infrastruktur usaha, serta penguatan sinergi investasi dan akses pasar.

"Mari kita wujudkan reforma agraria yang bukan hanya mengembalikan lahan ke rakyat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi ekonomi," ujar Farida.

Di sisi lain, Deputi Pengembangan Koperasi Kemenkop, Panel Barus, menambahkan bahwa pihaknya juga mendorong koperasi sawit untuk menjalin perjanjian kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN) maupun perusahaan swasta di sektor perkebunan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat daya tawar koperasi sekaligus memperluas peluang kemitraan usaha di sektor kelapa sawit.

SUMBER: ANTARA