BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pembahasan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kotawaringin Barat (Kobar) tahun 2027 bersama unsur terkait mencapai titik temu.
Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi untuk disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
Pembahasan berlangsung melalui rapat bersama di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kobar, Sabtu, 21 November 2026. Rapat tersebut melibatkan unsur pemerintah, perwakilan pekerja, pengusaha, hingga akademisi.
Kepala Disnakertrans Kobar Yudhi Hudaya menjelaskan, seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Masing-masing unsur juga telah menyampaikan pandangan, masukan, serta pertimbangan terkait penyesuaian upah minimum.
Ia menegaskan, hasil sidang tersebut masih berupa rekomendasi dan belum menjadi keputusan final mengenai besaran UMK Kobar tahun 2027.
“Prinsipnya, tugas kami adalah menyelesaikan pembahasan dan menghasilkan rekomendasi. Selanjutnya, rekomendasi ini akan disampaikan kepada gubernur. Keputusan penetapan tetap menjadi kewenangan gubernur,” jelasnya.
Menurutnya, pembahasan berjalan cukup baik karena seluruh unsur yang hadir mampu menemukan titik temu. Kesepahaman tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi agar dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.
Adapun sejumlah materi pokok yang menjadi perhatian dalam pembahasan di antaranya dasar perhitungan penyesuaian upah serta berbagai masukan dan pertimbangan dari unsur pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi.
“Kami optimistis hasil pembahasan ini bisa menjadi kabar baik bagi semua pihak. Harapannya, rekomendasi yang disampaikan nantinya dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha,” pungkasnya.
Dengan tercapainya kesepahaman dalam pembahasan di tingkat kabupaten, tahapan selanjutnya adalah penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk diproses sebelum penetapan UMK Kotawaringin Barat tahun 2027. (DANANG)









