BORNEONEWS, Jakarta – Pemerintah menetapkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi perekonomian, dan ketenagakerjaan sebagai pertimbangan utama dalam penghitungan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2027.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan ketiga aspek tersebut diperlukan agar kebijakan pengupahan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.
"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Yassierli menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh gubernur melalui surat Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Pedoman tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan pengupahan.
Bagi daerah yang telah menetapkan UMP atau UMK pada 2026, penghitungan upah minimum tahun berikutnya menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Formula tersebut memperhitungkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan variabel alfa (α) yang nilainya berada pada rentang 0,50 hingga 1.
Hasil penghitungan kemudian digunakan sebagai dasar penyesuaian terhadap besaran upah minimum yang berlaku pada tahun berjalan.
"Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan," jelas Yassierli.
Menurutnya, penentuan nilai alfa menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK.
Dengan mekanisme tersebut, masing-masing daerah dapat memberikan pertimbangan berdasarkan karakteristik perekonomian dan kondisi ketenagakerjaan setempat.
Selain formula penyesuaian, pemerintah menggunakan data KHL tahun 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum 2027.
Data tersebut meliputi KHL tingkat provinsi untuk penetapan UMP serta KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK.
Yassierli menjelaskan, data KHL bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung menggunakan metodologi akademis.
Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara itu, gubernur juga dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Khusus upah minimum sektoral, penetapannya dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan.
Menaker turut mengingatkan seluruh gubernur agar memperhatikan batas waktu penetapan upah minimum 2027 sesuai ketentuan yang berlaku.
Besaran UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK yang ditetapkan gubernur nantinya mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.
Adapun bagi usaha mikro dan kecil, besaran upah ditentukan melalui kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh.
Namun, kesepakatan tersebut tetap harus memenuhi ketentuan batas upah paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
Sumber: ANTARA









