BORNEONEWS, Buntok — Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan, Hj. Yangsi Hartini, SH meminta peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD tidak membebani masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja Komisi II.

Yangsi mengatakan pembahasan KUA-PPAS 2027 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Kemendagri Nomor 17 Tahun 2026 yang mengatur pedoman penyusunan dan pembahasan APBD 2027.

"Kita meminta dalam meningkatkan PAD para organisasi perangkat daerah tidak membebani masyarakat," kata Yangsi Hartini, Kamis, 19 November 2026.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, persoalan PAD menjadi perhatian serius karena dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah terus mengalami penurunan.

Kondisi tersebut, lanjut dia, terlihat mulai dari APBD murni 2026, APBD perubahan 2026, hingga rancangan APBD murni 2027 yang kembali mengalami pengurangan.

"Karena dana transfer pusat ke daerah berkurang. Pada APBD murni 2026 berkurang, di APBD perubahan 2026 juga berkurang, dan APBD murni 2027 ini kembali berkurang," beber dia.

Ia menyebutkan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Barsel karena struktur APBD daerah selama ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Karena itu, sambung dia, pihaknya mendorong setiap OPD mitra kerja untuk mencari strategi meningkatkan PAD secara optimal sehingga dapat menjadi salah satu penopang pembiayaan belanja daerah.

"Namun kita harapkan peningkatan PAD tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Kita tidak ingin kebijakan peningkatan pendapatan daerah justru menambah beban masyarakat," tandas dia.

Artinya, lanjut dia, bagaimana cara untuk meningkatkan PAD agar bisa berkembang dan tumbuh menjadi penopang belanja daerah.

Namun demikian, meningkatkan PAD ini jangan sampai memberatkan masyarakat.

Ia menambahkan salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah rencana Dinas Perdagangan menaikkan tarif sewa lapak pedagang.

Pihaknya jelas tidak menyetujui rencana tersebut karena dinilai dapat semakin membebani para pedagang di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.

Menurutnya, daya beli masyarakat saat ini perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Ketika belanja masyarakat menurun, kondisi tersebut juga berdampak langsung terhadap pendapatan para pedagang.

"Lantaran kondisi ekonomi kita yang sulit, sehingga belanja masyarakat pun menjadi lebih irit dan pendapatan para pedagang menjadi sedikit. Oleh karena itulah kita keberatan kalau harus meningkatkan PAD dengan cara menaikkan sewa lapak," ucap dia. (URIUTU DJAPER/j)