BORNEONEWS, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan menjelang peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026.

Program tersebut meliputi pembukaan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru pada 2027, percepatan sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru, hingga pemberian fasilitas BPJS Kesehatan gratis kepada lebih dari 100.000 guru non-aparatur sipil negara (ASN).

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan berbagai kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik yang selama ini berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan.

"Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah," kata Nasaruddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru sekaligus mendukung peningkatan kemampuan profesional mereka.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, memastikan pemerintah tengah mempersiapkan kebutuhan formasi CPNS bagi guru binaan Kementerian Agama.

Persiapan tersebut telah dilakukan melalui sinkronisasi data bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, pemerintah merencanakan pembukaan formasi CPNS guru secara bertahap mulai 2027.

Kesempatan mengikuti seleksi tidak hanya terbuka bagi pelamar umum, tetapi juga guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang memenuhi ketentuan batas usia.

Kemenag juga menyiapkan perlindungan status kepegawaian bagi guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS.

Guru PPPK yang belum berhasil lulus seleksi CPNS dipastikan tetap mempertahankan statusnya sebagai PPPK.

Selain itu, pemerintah berencana meningkatkan status guru yang saat ini bekerja paruh waktu menjadi PPPK sesuai arahan Presiden.

"Selain itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK," ujar Suyitno.

Di bidang peningkatan kompetensi, Kemenag menyiapkan percepatan program sertifikasi untuk lebih dari 50.000 guru.

Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua gelombang. Gelombang pertama telah diumumkan, sedangkan gelombang berikutnya akan menyusul.

Sertifikasi tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat kompetensi dan mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Perhatian juga diberikan kepada guru non-ASN yang hingga kini belum berstatus PNS maupun PPPK.

Kemenag menyiapkan fasilitas jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan secara gratis bagi lebih dari 100.000 guru dalam kelompok tersebut pada 2026.

"Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti," kata Suyitno.

Sumber: ANTARA