BORNEONEWS, Sampit – Dewan Pengupahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 sebesar Rp4.076.409,11.

‎Ketua Dewan Pengupahan Kotim yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim, Rusnah, mengatakan penetapan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama setelah melalui pembahasan yang melibatkan unsur pengusaha, serikat pekerja, dan instansi terkait.

‎"Ini sudah merupakan keputusan bersama. Saya kira ini sudah sangat bagus karena ini selisihnya sekitar Rp319.766 atau 8,51 persen," kata Rusnah di Sampit, Jumat, 20 November 2026.

‎Penetapan UMK 2027 dilakukan melalui Rapat Dewan Pengupahan 2026 tentang penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2027.

‎Dalam pembahasannya, Dewan Pengupahan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah 2027 yang telah ditetapkan sebesar Rp3.946.697. UMP tersebut mengalami kenaikan 7,15 persen atau Rp263.559 dibandingkan tahun sebelumnya.

‎Sesuai ketentuan, besaran UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. Penghitungan UMK Kotim dilakukan menggunakan metode alfa dengan menjadikan UMP sebagai dasar perhitungan.

‎Pembahasan penetapan kenaikan upah sempat berlangsung alot. Perwakilan pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kotim mengusulkan kenaikan dengan alfa 0,5 persen. Sementara itu, serikat pekerja melalui Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengusulkan alfa 0,75 persen.

‎Rusnah mengatakan, hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Kotim untuk diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan dituangkan dalam bentuk surat keputusan.

‎UMK dan UMSK Kotim 2027 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

‎Dia menegaskan, seluruh pelaku usaha wajib melaksanakan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan. Perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

‎"Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan UMK maka sanksinya sudah jelas diatur dalam undang-undang, yakni mulai sanksi teguran hingga pencabutan izin usaha karena ini menyangkut hajat orang banyak," demikian Rusnah.

‎Ketua Apindo Kotim, Siswanto, kemudian menaikkan usulannya menjadi alfa 0,55 persen. Usulan tersebut kembali ditanggapi SPSI dengan angka 0,65 hingga 0,70 persen.

‎Setelah melalui beberapa kali pembahasan, Apindo akhirnya mengajukan angka alfa 0,60 persen. Siswanto menyebut angka tersebut telah mempertimbangkan kondisi perekonomian serta kemampuan pelaku usaha yang memiliki skala berbeda-beda.

‎"Saya setuju dengan pandangan akademisi tadi, bahwa kondisi perekonomian ke depan juga perlu menjadi perkembangan. Apalagi pengusaha ini ada yang skala kecil, sedang dan atas. Kemampuan berbeda-beda. Jangan sampai kita memaksakan kenaikan tinggi, tapi ternyata pengusaha tidak sanggup membayarnya, kan sia-sia juga. Harus ada keseimbangan," ujarnya.

‎Usulan tersebut kemudian dibahas secara internal oleh perwakilan serikat pekerja. Pimpinan rapat sempat memberikan waktu kepada SPSI untuk berunding sebelum mengambil keputusan.

‎Dalam kesempatan itu, pimpinan rapat juga mengingatkan bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan, maka ketentuan yang berlaku adalah UMP Kalimantan Tengah 2027. Artinya, peluang untuk menetapkan UMK Kotim di atas UMP bisa terlewatkan.

‎Setelah melalui perundingan, serikat pekerja akhirnya menyetujui usulan kenaikan dengan alfa 0,60 persen.

‎"Demi hajat hidup orang banyak dan demi karyawan-karyawan di sana. Tanpa mengurangi rasa hormat, walaupun ada perbedaan pendapat di antara kami, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami mengikuti kenaikan 0,60 persen tersebut," kata Ketua SPSI Kotim, Misnawati, yang disambut tepuk tangan peserta rapat.

‎Kesepakatan tersebut sekaligus menjadi dasar penetapan UMSK Kotim 2027. Besaran persentase kenaikan untuk masing-masing sektor ditetapkan sama dengan kenaikan UMK.

‎Penetapan UMK dan UMSK 2027 kemudian ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama oleh unsur Dewan Pengupahan yang hadir dalam rapat. (DEVI/j)

‎

‎