BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.027.901. Angka tersebut masih berada di bawah kebutuhan hidup layak (KHL) daerah yang mencapai Rp5.198.544.

Selisih antara upah minimum dengan kebutuhan hidup layak mencapai Rp1.170.643. Dengan demikian, besaran UMP yang ditetapkan baru memenuhi sekitar 77,48 persen dari nilai KHL tahun 2026.

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang, mengumumkan keputusan tersebut di Tanjung Selor, Kamis, 19 November 2026, setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi.

"Berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang pleno dewan pengupahan provinsi, UMP Kaltara tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.027.901," kata Zainal.

Ketentuan pengupahan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/546/2026 tentang UMP 2027.

Selain menetapkan upah minimum provinsi, pemerintah daerah juga menentukan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tiga bidang usaha yang memiliki aktivitas ekonomi cukup besar di Kaltara.

Pekerja sektor perkebunan kelapa sawit ditetapkan memperoleh upah minimum sebesar Rp4.053.065, sedangkan sektor pertambangan batu bara sebesar Rp4.061.619.

Sementara itu, sektor minyak bumi dan gas alam memiliki upah minimum tertinggi dari ketiga sektor tersebut, yakni Rp4.070.174.

Penetapan upah sektoral itu diatur melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/547/2026.

Zainal menjelaskan bahwa keputusan pengupahan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, kebutuhan pekerja, serta kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kegiatan usahanya.

Menurutnya, perbedaan pandangan antara perwakilan buruh dan pengusaha menjadi bagian dari pembahasan sebelum besaran upah disepakati.

Serikat pekerja menginginkan peningkatan kesejahteraan melalui penyesuaian upah, sedangkan kalangan pengusaha menyampaikan pertimbangan mengenai biaya operasional dan keberlangsungan investasi.

"Kita memahami bersama bahwa adanya berbagai aspirasi yang berkembang di ruang sidang rekan-rekan serikat pekerja memperjuangkan kesejahteraan yang optimal bagi buruh tentunya. Sementara rekan-rekan dari unsur pengusaha juga memaparkan realitas dan tantangan kemampuan dunia usaha serta iklim investasi di Provinsi Kaltara," ujarnya.

Dalam proses penghitungan, pemerintah menggunakan sejumlah indikator ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara.

Pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,51 persen, sedangkan inflasi periode September 2025 hingga September 2026 mencapai 2,56 persen.

Data tersebut menjadi pertimbangan dalam penerapan formula pengupahan yang memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1.

Zainal mengatakan mekanisme tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Pemerintah provinsi juga menggunakan data kebutuhan hidup layak untuk mengukur sejauh mana upah minimum mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja.

Meskipun UMP 2027 belum mencapai nilai KHL, Zainal menyebut kebijakan pengupahan diarahkan untuk memperkecil kesenjangan tersebut secara bertahap.

Ia meminta perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Utara menjalankan keputusan pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Saya berharap juga hasil dari penetapan UMP dan UMSP Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak. Kepada para pengusaha saya juga mengimbau agar mematuhi ketentuan pengupahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Gubernur juga mengajak pekerja dan serikat buruh menjaga komunikasi dengan pihak perusahaan agar hubungan industrial tetap berjalan kondusif setelah keputusan tersebut diumumkan.

"Mari kita menjaga kebersamaan, menjaga komunikasi, kondusifitas hubungan industrial di Bumi Benuanta demi mendukung kemajuan ekonomi daerah, kesejahteraan kita bersama, serta demi mewujudkan Provinsi Kaltara yang semakin maju, makmur dan berkelanjutan," ujar Zainal.

(ant/j)