BORNEONEWS, Sampit – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menggelar Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) berdasarkan Daftar Informasi Publik (DIP) perangkat daerah. Kegiatan tersebut menjadi langkah untuk memastikan informasi yang dikecualikan dari akses publik memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang jelas.
"Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, " kata Kepala Diskominfo Kotim, Cok Orda Putra Legawa, Selasa, 10 November 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Smart City Hub (SCH) Diskominfo Kotim, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti kepala perangkat daerah atau perwakilan serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Pemkab Kotim.
Cok Orda menegaskan, Namun, keterbukaan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, termasuk perlindungan terhadap informasi yang memang dikecualikan.
Menurutnya, tidak semua informasi yang dikelola pemerintah dapat serta-merta ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. Penetapannya harus dilakukan secara ketat, terbatas, memiliki dasar hukum yang jelas, dan melalui proses uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Melalui kegiatan uji konsekuensi ini, kita ingin memastikan bahwa setiap informasi yang diusulkan untuk dikecualikan benar-benar telah melalui pertimbangan yang cermat, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh PPID Pelaksana memahami substansi informasi yang dikelola masing-masing perangkat daerah. Identifikasi harus dilakukan secara teliti dengan membedakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat dengan informasi yang memang memenuhi kriteria untuk dikecualikan.
Ia menambahkan, sinergi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana sangat diperlukan untuk membangun kesamaan pemahaman serta standar pengelolaan informasi publik di seluruh perangkat daerah.
Sebagai PPID Utama, Diskominfo Kotim bertanggung jawab mengoordinasikan, membina, serta memastikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Melalui kegiatan tersebut, kami berharap tersusun Daftar Informasi Dikecualikan yang tepat, terukur, memiliki landasan hukum kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan, " imbuhnya.
Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memperoleh hak atas informasi publik secara optimal, sementara informasi yang secara hukum wajib dilindungi tidak disalahgunakan atau dibuka kepada pihak yang tidak berwenang. (DEVI/y)
