BORNEONEWS, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Provinsi secara resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke - 12 Masa Sidang I Tahun 2026 yang berlangsung di Palangka Raya, Jumat, 20 November 2026 ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama atas nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2027.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, menyampaikan pembahasan Raperda APBD 2027 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang‑undangan agar proses penganggaran berjalan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah.
“Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan strategis dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembangunan,” ujar Bryan.
Pembahasan diarahkan untuk menjaga keselarasan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, serta pemenuhan belanja wajib dan mengikat.
Anggaran difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan pengendalian inflasi, sekaligus upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan.
Dalam proses pembahasan, Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mendalami struktur dan rincian RAPBD agar selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA‑PPAS) 2027.
Aspek efektivitas dan efisiensi belanja, ketepatan sasaran program, serta hasil pembahasan komisi‑komisi DPRD juga mendapat perhatian penuh.
Secara rinci, total Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 5,767 triliun lebih yang dialokasikan untuk mendanai 217 program, 658 kegiatan, dan 2.415 subkegiatan.
Sementara Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 5,420 triliun lebih, sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp 346,666 miliar lebih.
Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 350 miliar dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang sebesar Rp 3,333 miliar lebih.
Laporan hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD telah diserahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan seluruh tujuh fraksi pendukung di DPRD Kalteng telah menyampaikan pendapat akhir yang menyatakan dapat menerima Raperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Ketujuh Fraksi menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalteng tentang APBD Tahun Anggaran 2027, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkas Bryan Iskandar. (PATHUR)









