BORNEONEWS, Sampit - Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang terbukti menggunakan narkoba terancam sanksi berat hingga pemberhentian.
Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim masih menunggu laporan resmi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) sebelum menentukan tindakan terhadap pegawai yang terindikasi positif berdasarkan tes urine.
"Saya sudah berkomunikasi dengan Kepala BNNK. Hasilnya ada yang terindikasi, tapi kami masih menunggu laporan resmi dari BNNK. Apakah itu pengaruh minum obat atau apa, kita masih belum tahu. Jadi sementara ini saya masih belum bisa mengambil langkah," kata Pj Sekda Kotim Diana Setiawan, Sabtu, 21 November 2026.
Diana menegaskan, jika hasil pemeriksaan resmi dari BNNK Kotim membuktikan adanya penyalahgunaan narkoba, sanksi kepegawaian pasti diberikan.
"Jika memang itu terbukti, yang jelas sanksi pasti ada. Saya tidak mungkin tidak memberi sanksi," tegasnya.
Ia mengatakan, pegawai yang terbukti terindikasi menggunakan narkoba nantinya akan dipanggil bersama keluarganya. Langkah tersebut dilakukan agar keluarga mengetahui persoalan yang dihadapi dan dapat ikut mendukung penanganan.
"Kemudian nanti akan saya panggil dengan keluarganya. Soalnya hal itu tidak bisa yang bersangkutan sendiri, harus keluarganya tahu. Apakah nanti langkahnya kita rehab dan lain sebagainya, itu atas persetujuan keluarganya semua," ujarnya.
Diana menjelaskan, sanksi disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu ringan, sedang, hingga berat. Penerapannya akan mempertimbangkan tingkat kesalahannya. Jika terkait narkoba maka hukuman disiplin tersebut juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum (APH).
Pihaknya perlu mengetahui apakah pegawai tersebut hanya sebagai pengguna atau terlibat lebih jauh dalam peredaran narkotika, seperti menjadi pengedar maupun bandar. Hal itu akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya.
"Kalau status PNS, PPPK paruh waktu atau PPPK penuh itu mungkin gambaran penanganan sanksinya antara sedang dengan berat (jika terkait narkoba). Juga nanti ditangani di APH, apakah ini cuma pemakai atau pengedar atau jadi bandar," imbuhnya.
Diana menyebut, tidak menutup kemungkinan sanksi berat berupa pemberhentian diterapkan apabila pelanggaran terbukti.
"Sanksi berat seperti pemberhentian bisa saja. Jangankan pegawai PPPK, PNS pun mungkin akan diberhentikan kalau misalnya terbukti," bebernya.
Diana memastikan penanganan akan dilakukan secara adil tanpa membedakan status pegawai. Bahkan, jika pegawai berstatus outsourcing yang terbukti positif menggunakan narkoba, pemerintah daerah akan langsung mengambil tindakan pemberhentian.
"Kalau misalnya yang positif itu statusnya outsourcing, langsung saya berhentikan. Jadi semuanya nanti tergantung dari hasil laporan BNNK. Saya tidak peduli mau dia pegawai outsourcing, PPPK, atau PNS, semua sama," tandasnya. (DEWI PATMALASARI)









