BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Aksi pemaksaan berkedok meminta-minta kembali mencoreng ketertiban umum di persimpangan lampu merah Jalan A Yani, tepatnya di seberang Taman Daun dan kawasan Kejaksaan, Sabtu, 21 November 2026. Seorang pengemudi ojek daring (ojol), Ozi, menjadi sasaran intimidasi verbal setelah menolak memberikan uang kepada seorang pria paruh baya yang kerap beroperasi di titik tersebut. Peristiwa ini memicu sorotan tajam terkait mandulnya efek jera dari pola pembinaan instansi terkait terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berperilaku agresif.
Insiden bermula saat Ozi menghentikan kendaraannya mengikuti isyarat lampu lalu lintas pada sore hari. Pelaku yang dikenal warga sekitar sebagai "amang beca" menghampiri dengan nada memaksa untuk meminta uang. Ketika Ozi menolak secara baik-baik dan memilih mengabaikannya, pelaku justru melontarkan umpatan kasar yang merendahkan martabat pengguna jalan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari jaringan komunikasi sesama pengemudi daring, tindakan agresif pelaku bukan kali pertama terjadi. Apabila permintaannya tidak dituruti, pria tersebut dilaporkan tidak segan menampar kaca mobil pengendara yang sedang berhenti. Pola intimidasi di ruang publik ini dinilai telah melampaui batas kewajaran aktivitas meminta-minta dan masuk ke ranah gangguan ketertiban yang mengancam keselamatan berlalu lintas.
Ozi mengaku sangat menyayangkan pembiaran terhadap aksi berulang tersebut, terutama jika menyasar pengendara perempuan yang sedang melintas sendirian. "Kasihan kalau korbannya perempuan, pasti ketakutan. Masalah ini sudah bukan sekali dua kali terjadi, hari ini saya berhadapan langsung dan karena tidak saya hiraukan, dia langsung mengatai saya bodoh," ujar Ozi saat memberikan keterangan usai kejadian.
Lebih jauh, Ozi menilai sanksi sosial melalui unggahan media sosial maupun teguran biasa sudah tidak lagi mempan menghentikan ulah pelaku. Ia mengingatkan aparat berwenang akan potensi terjadinya konflik horizontal atau tindakan main hakim sendiri di jalan raya jika pelaku terus dibiarkan memancing emosi pengendara.
"Bahkan dipajang di media sosial pun orang ini sudah kebal. Bukan bermaksud menantang, tetapi suatu saat kalau pas bertemu pengendara yang sedang emosi atau banyak pikiran, pasti bisa terjadi kontak fisik," tegasnya.
Di sisi lain, penindakan hukum terhadap pelaku terbentur pada mekanisme pembuktian yang dinilai warga terlalu berisiko. Untuk menjerat pelaku dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan atau pemaksaan, aparat penegak hukum mensyaratkan adanya laporan resmi korban yang disertai bukti visual berupa foto maupun video.
"Agak riskan kalau harus menunggu ada korban lagi dan terekam video baru bisa ditindak tegas, sementara pembinaan yang ada selama ini kurang memberi efek jera," keluh Ozi.
Ironisnya, catatan dari Dinas Sosial (Dinsos) justru mengungkap fakta bahwa pelaku bukanlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagaimana kerap diduga masyarakat. Kepala Dinas Sosial, Karolinae, dalam keterangannya pada 10 November lalu menegaskan bahwa pria tersebut memiliki kesadaran penuh dan sengaja menggunakan pendekatan manipulatif untuk mengiba sekaligus menekan pengendara.
Menurut data Dinsos, upaya persuasif dan administratif sebenarnya sudah berulang kali ditempuh namun selalu mental. "Dulu sudah ditegur dan sudah ditegur lagi. Orang ini bukan ODGJ, tetapi gelandangan dan pengemis dengan karakter manipulatif, bahkan sudah dua kali membuat surat pernyataan, dibawa ke puskesmas, hingga diserahkan kembali kepada pihak keluarganya," jelas Karolinae.
Sorotan paling tajam tertuju pada status kesejahteraan pelaku yang ternyata telah dijamin oleh negara. Karolinae mengonfirmasi bahwa pria tersebut tercatat sebagai penerima aktif bantuan sosial (bansos) sembako sekaligus peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Fakta ini mematahkan alasan keterdesakan ekonomi dan membuktikan bahwa aksi pemaksaan di lampu merah murni didorong oleh tabiat manipulatif yang memanfaatkan celah lemahnya pengawasan.
Berulangnya aksi pelaku pasca-penandatanganan dua kali surat pernyataan menjadi bukti nyata bahwa pendekatan administratif tanpa sanksi tegas hanya menjadi rutinitas seremonial belaka. Pemerintah daerah bersama Satpol PP dan kepolisian dituntut segera mengambil langkah konkret dan terukur di lapangan, sebelum intimidasi di persimpangan jalan raya tersebut berujung pada jatuhnya korban maupun tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat yang habis kesabaran. (SABRIANOOR/j)









