Koresponden
Permohonan tersebut diajukan secara online pada 27 September 2026 dan telah teregistrasi sebagai Perkara Nomor 369/PUU-XXIV/2026. Para pemohon yakni Damai Alam Usop, Krismes Santo Sihaloho, Davit Purwodesrantau dan Paulus Alfons Yance Dhanarto, dengan kuasa hukum Aryo Nugroho Waluyo, S.H.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya membutuhkan tambahan personel dan dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih…
Apabila beban gaji PPPK nantinya diambil alih pemerintah pusat, Pemerintah Kota Palangka Raya akan memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk membiayai sektor lain. Namun, jika pembiayaan sepenuhnya ditanggung daerah, Pemko harus menghitung ulang kemampuan belanja agar kondisi keuangan tetap terkendali.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) agar Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)…
Menurutnya, penerbangan merupakan salah satu akses penting bagi wisatawan dari luar daerah. Jika kondisi kabut asap menyebabkan penerbangan terganggu, maka rencana perjalanan wisatawan dapat ikut terdampak.
Ia menegaskan, rumah sakit harus memastikan tidak ada perbedaan perlakuan antara pasien peserta BPJS Kesehatan dan pasien non-BPJS. Seluruh pasien berhak memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis dan ketentuan yang berlaku.
Salah seorang penjual, Rahma, mengatakan harga tersebut mengalami kenaikan dibandingkan kondisi normal yang biasanya hanya sekitar Rp5 ribu per ikat.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menyelimuti Kota Palangka Raya pada Selasa, 29 September 2026. Kondisi lingkungan terlihat kekuningan,…
Pesan tersebut disampaikan melalui pemasangan spanduk larangan membakar hutan dan lahan di persimpangan jalan desa, Selasa, 29 September 2026.
Palangka Raya diminta memperkuat pemetaan dan pengawasan kawasan permukiman agar titik kumuh baru tidak muncul akibat persoalan sanitasi, drainase, sampah dan air bersih.
Tambahan anggaran karhutla Palangka Raya diminta difokuskan untuk kebutuhan lapangan seperti BBM, peralatan pemadaman, sumber air dan personel.
DPRD Palangka Raya meminta posisi yang ditinggalkan PNS pensiun diisi berdasarkan kebutuhan, kompetensi dan beban kerja masing-masing OPD.
Program arisan produktif dan literasi finansial di Puntun didorong memiliki mekanisme keamanan modal, pencatatan keuangan, dan pengelolaan risiko yang jelas.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Kota Palangka Raya hingga 2045 didorong tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga kondisi riil…
Wakil Ketua II DPRD Palangka Raya Nenie Adriati Lambung menyoroti kehadiran kepala dinas dalam rapat paripurna dan meminta OPD lebih konsisten mengikuti agenda DPRD.
Pengembang perumahan di Palangka Raya yang tidak memenuhi kewajiban PSU diminta mendapat sanksi tegas agar fasilitas dan hak warga tetap terpenuhi.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengenai roda kehidupan masyarakat yang berjalan “normal” di tengah karhutla dan kabut…
Pendekatan ini juga menjadi upaya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan.
Pengadaan meja dan kursi, misalnya, dapat dilakukan apabila fasilitas tersebut dinilai membutuhkan penggantian
Salah satunya pengadaan meja dan kursi apabila fasilitas tersebut mengalami kerusakan atau tidak lagi layak digunakan untuk mendukung proses pembelajaran
