Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah besaran denda Rp25 juta per hektare per tahun yang dinilai sangat memberatkan. Angka tersebut U7 kali lipat lebih besar dibanding dengan aturan sanksi administrasi pada PP No 24 Tahun 2021.
Pentingnya pemanfaatan teknologi untuk pengamanan skala besar. Dengan jutaan hektare lahan, penggunaan drone, satelit, dan sistem keamanan digital menjadi keharusan.
Ada tiga hal utama yang menjadi fokus kampanye lomba ini. Pertama, bagaimana Korsel sebagai tuan rumah menunjukkan energi, inovasi, dan kekayaan budaya. Kedua, bagaimana berbagai agenda APEC ?relevan dengan isu global dan kepentingan bangsa Indonesia, mulai dari ekonomi digital hingga pembangunan yang keberlanjutan. Ketiga, menyoroti hubungan strategis Indonesia-Korsel yang semakin erat.
Penunjukan Mukhtarudin menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menunjukkan dukungannya dengan memberikan bantuan dana sebesar Rp81 juta untuk pelaksanaan Tiwah Massal di Desa Tumbang Kuayan, Kecamatan Rungan Barat. Dana ini bersumber dari APBD tahun anggaran 2025.
BORNEONEWS, Sumenep - Anggota Koramil Masalembu, Kodim 0827/Sumenep mengamankan narkotika jenis sabu-sabu seberat 35 kilogram. Pengamanan bermula ketika warga Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu…
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengungkapkan jika pengelolaannya akuntabel, keberadaan Badan Sawit Nasional akan memberikan tambahan pendapatan bagi negara Rp 650 triliun.
Affandi yang juga berprofesi sebagai advokat dan Managing Partners Serambi Law Firm, menilai kehadiran Perpres tersebut sebagai langkah konkret negara dalam menjamin keamanan aparat penegak hukum, khususnya jaksa, dalam menjalankan tugasnya.
BORNEONEWS, Jakarta – Dugaan praktik politik uang mencuat dalam sidang sengketa Pemilihan Ulang (PSU) Bupati Barito Utara 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis, 8 Mei 2025. Sejumlah saksi…
Dalam forum eksklusif yang berlangsung di ruang oval Istana, Prabowo dan Bill Gates mendiskusikan sejumlah inisiatif pembangunan jangka panjang, terutama yang menyangkut isu kesehatan, energi bersih, dan digitalisasi sektor publik.
Penyitaan besar-besaran lahan sawit yang dilakukan Satgas PKH tanpa proses dialog akan menimbulkan keresahan sosial dan ketidakpastian hukum, serta mengganggu iklim investasi.
Bupati Murung Raya?Heriyus?turut menghadiri acara ramah tamah yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Komisi V DPR RI, bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah.
Prof. Pantja menekankan pentingnya memahami pengertian kawasan hutan secara hukum. Dia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 9 Februari 2012, yang menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan tidak dapat disamakan dengan pengukuhan kawasan hutan.
Langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang melakukan penyitaan lahan sawit yang dinilai ilegal mulai menuai sorotan. Komisi IV DPR menyatakan keberadaan lahan sawit di kawasan hutan secara historis merupakan kesalahan pemerintahan di masa lalu.
Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Barito Utara Akhmad Gunadi-Sastra Jaya atau Agi-Saja berhasil meraih kemenangan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berlangsung di TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken, Barito Utara, Sabtu, 22 Mei 2025.
Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Barito Utara Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya atau?Agi-Saja?berhasil meraih kemenangan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berlangsung di TPS 04 Desa Malawaken pada Sabtu, 22 Maret 2025.
Sebuah kisah kemanusiaan yang menyentuh hati kembali terwujud melalui kepedulian yang ditunjukkan oleh H. Abdul Rasid, pemilik CBI Group. Di tengah kesibukan bisnisnya, ia rutin membagikan rezeki kepada masyarakat. Kali ini, zakat yang diberikan melalui PT Sepalar Yasa Kartika (SYK) tiba di lima desa di Kabupaten Barito Utara. Keberadaan perusahaan ini pun tak hanya memberi dampak ekonomi, namun juga sosial yang nyata bagi warga setempat.
Di tengah hutan Kalimantan Tengah yang lebat, di pulau yang tak begitu dikenal banyak orang, sebuah kisah yang penuh harapan sedang ditulis. Pada Rabu, 19 Maret 2025, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengunjungi Pulau Salat, sebuah tempat yang kini menjadi saksi dari sebuah perjuangan untuk memberi "jalan pulang" bagi orangutan yang telah lama terpisah dari alam bebas mereka.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mendukung penertiban kawasan hutan yang telah menjadi kebun sawit dilaksanakan Satgas Garuda PKH sepanjang pengusaha dan lahan pasca penyitaan diperhatikan. Penyitaan bukan perkara mudah. Jangan sampai pengusaha mengalami kebangkrutan karena akan berimbas pada daerah dan tenaga kerja.
BORNEONEWS, Jakarta - Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Prof. Yanto Santosa mengungkapkan perlu adanya perubahan paradigma ( mindset ) dari menganggap bahwa Limbah Cair Pabrik Kelapa…
