Fraksi PDI-P DPRD Kobar Tekankan Pentingnya Pengamanan Barang Milik Daerah
Salah satu poin penting dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah penguatan pengamanan aset daerah.
Salah satu poin penting dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah penguatan pengamanan aset daerah.
Salah satu substansi penting dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ialah optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Pendapat akhir tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kobar, Mirza Alfatih, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kobar, Kamis, 25 Juni 2026.
Pendapat akhir fraksi tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kobar, Mirza Alfatih, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kobar di Pangkalan Bun, Kamis, 25 Juni 2026.
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk menerima penghargaan sebagai Mitra Kolaborasi BAZNAS Kabupaten Kobar atas dukungan program sosial dan keagamaan.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bersama Pemerintah Kabupaten Kobar menyepakati pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan…
DPRD dan pemerintah daerah akhirnya menyatakan sepakat terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai draf yang telah dibahas bersama.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Rudi Imam Gunawan menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan perlu…
Fraksi NasDem DPRD Kobar menyoroti Ranperda Pengelolaan BMD dan mendorong optimalisasi aset daerah agar lebih produktif serta berdampak pada PAD.
Fraksi PAN-PKS DPRD Kobar meminta pemerintah daerah dan dinas terkait meningkatkan edukasi bahaya perundungan di sekolah-sekolah.
Fraksi PAN-PKS DPRD Kobar mengusulkan pendirian posko pemeriksaan truk bermuatan berlebih untuk mencegah kerusakan jalan kabupaten semakin parah.
DPRD Kobar mengecam kasus kekerasan terhadap perempuan di Pangkalan Banteng dan meminta proses hukum berjalan tegas serta transparan.
Fraksi PAN-PKS DPRD Kobar menyoroti minimnya penerangan jalan umum di sejumlah titik dan meminta pemerintah daerah segera memperbaiki PJU rusak.
Dinsos Kobar mengungkap pria yang mengaku terlantar dan korban kecelakaan ternyata masuk DPO kasus curanmor yang ditangani Polres Sambas.
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan data kemiskinan yang dimiliki pemerintah benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat sehingga dapat mendukung kebijakan serta penyaluran program perlindungan sosial secara tepat sasaran.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - PT Multi Usaha Abadi (MUA) resmi membuka dan meresmikan operasional Peron Dadahup yang berlokasi di Desa Sumber Alaska, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kamis, 18 Juni…
Perbaikan dilakukan karena ditemukan sejumlah titik kerusakan berupa lubang dan penurunan permukaan aspal yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kobar, Rody Iskandar, saat menghadiri pengajian dan santunan anak yatim di Pondok Pesantren Darussalam, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pangkalan Banteng, mewakili Bupati Kobar.
Pergantian jabatan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi dalam rangka pembinaan karier serta penyegaran di tubuh Polri.
Distan Kobar memperketat pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan HPM untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis.