Kebakaran Ruko Gudang Sembako di Sidorejo, Kerugian Ditaksir Rp500 Juta
Saat kejadian kondisi ruko dalam keadaan kosong dan terkunci, sementara di dalamnya tersimpan berbagai barang sembako yang mudah terbakar
Saat kejadian kondisi ruko dalam keadaan kosong dan terkunci, sementara di dalamnya tersimpan berbagai barang sembako yang mudah terbakar
Pemkab Kobar menghadapi tantangan keterbatasan fiskal dalam mendukung program prioritas nasional, mulai dari pangan, kesehatan, pendidikan hingga investasi.
Pemkab Kobar menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang RTRW 2026-2046 sebagai pedoman penataan ruang dan arah pembangunan daerah.
Pemkab dan DPRD Kobar menyelesaikan pembahasan LKPJ Bupati Kobar 2025 serta dua ranperda selama masa persidangan II tahun sidang 2025/2026.
Wakil Bupati Kobar Suyanto menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif saat transisi masa persidangan II menuju masa persidangan III DPRD Kobar.
DPRD Kobar menyusun agenda strategis masa sidang III 2025/2026, meliputi pembahasan APBD 2025, KUA-PPAS, ranperda inisiatif, dan rapat kerja komisi.
DPRD Kobar menggelar bimtek dan kunjungan kerja untuk meningkatkan kapasitas anggota dewan serta menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan daerah.
Rapat ini menjadi momentum penting dalam kesinambungan pelaksanaan tugas DPRD Kobar
Kabar duka datang dari keluarga besar Kesultanan Kutaringin. Pangeran Abidinsyah bin Pangeran Ratu Alamsyah wafat, Minggu, 3 Mei 2026, sekitar pukul 10.00 WIB di Rumah Sakit Panti Waluyo, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
Masyarakat Pangkalan Bun umumnya lebih memilih sapi yang jinak untuk keperluan kurban. Hal ini karena kemudahan dalam proses penyembelihan.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Fraksi Demokrasi Bangsa DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan pendapat akhir terhadap dua rancangan peraturan daerah (ranperda) dalam rapat paripurna ke-6 masa…
Ranperda pajak daerah di Kobar disetujui jadi perda. Bupati Nurhidayah apresiasi DPRD, sementara satu ranperda lainnya masih ditunda pembahasannya.
Fraksi Golkar juga menyoroti persoalan antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di wilayah Kobar. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan pendapat akhir terhadap dua rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD, Rabu, 29 April…