Tag
Ahli hukum yang juga guru besar hukum pidana dari Universitas Jember, Profesor Arief Amrullah,?mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan DPR bersama Pemerintah mempunyai keunggulan dari KUHP sebelumnya salah satunya tentang muatan keseimbangan.
Dalam keterangan persnya diterima di Jakarta, Rabu, Perwira mengatakan surat ICW itu dinilai tidak sinkron dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan terdapat implikasi hukum bila wacana masa jabatan presiden tiga periode jadi diterapkan atau dilaksanakan di Indonesia.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto menyatakan Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau?RUU Perlindungan?PRT?adalah bagian dari usaha pengentasan kemiskinan, jika pemerintah benar-benar ingin membantu masyarakat.
Ahli Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, menegaskan sudah mempersiapkan diri sebagai oposisi individual. Dia bakal mengkritisi segala kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap tak sesuai atau dalam hal ini merugikan masyarakat.
