Tag
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng mencatat tren peningkatan transfer ke daerah (TKD) Dana Bagi Hasil (DBH) Kalteng di tahun anggaran 2023.
Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat tidak sesuai harapan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) berupaya ekspor sendiri hasil sawit.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Kuwu Senilawati berharap kepada Pemprov Kalteng agar dapat menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) sumber daya alam (SDA) kehutanan secara tepat.
Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.
NEGARA Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Dalam menjalankan Pemerintah Daerah ?mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Semua itu tidak mungkin tercapai apabila tidak diciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, sehingga perlu diatur tata kelola hubungan keuangan
Plt. Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalteng H Rizky R Badjuri berharap Kalteng bisa meningkatkan pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sawit.
Agar daerah ini mendapatkan dana bagi hasil dari pajak kendaraan tersebut. Sehingga kontribusinya untuk Kotim juga besar demi pembangunan daerah ke depannya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemanfaatan?earmarked?8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang semula digunakan untuk penanganan COVID-19 bisa dialihkan kepada program lain.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, SP Lumban Gaol mengkritik keras kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?terkait transfer dana bagi hasil (DBH) yang mengendap di tangan pemprov.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara menanggapi tudingan bahwa belum terbayarnya piutang dana bagi hasil atau DBH Pemprov DKI Jakarta yang menyulitkan pendanaan bantuan sosial bagi 1,1 juta warga ibu kota yang terimbas Corona.
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit bagi provinsi penghasil kelapa sawit di Pekanbaru, Riau.
Pemerintah telah mengucurkan dana bagi hasil cukup besar ke daerah, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran
Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo mendorong agar Pemkab Kotim aktif mempertanyakan dan mengawal dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor.
Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur Handoyo J Wibowo menekankan kepada pemerintah kabupaten agar berani menguji undang-undang yang menghalangi pendapat bagi daerah, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit.
Sangat ironis jika daerah tidak mendapat manfaat langsung dalam bentuk retribusi dari tingginya aktivitas sektor perkebunan yang saat ini mendominasi investasi di daerah ini.
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Algrin Gasan mengharapkan Pemerintah Pusat bisa merealisasikan dana bagi hasil, mengingat masih belum 100 persena terealisasikan.
Dana masuk dari penerimaan royalti yang dibayarkan perusahaan tambang ke pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) sudah mencapai Rp 600 miliar lebih per Juni 2018.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran kecewa karena dana dari pungutan dan iuran hasil produksi kelapa sawit masih belum kembali ke Kalteng akibat kebijakan yang tidak berpihak.
BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo menilai keberadaan perkebunan besar swasta di daerah ini dalam hal sumbangsih kepada pendapatan daerah sangat…
BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Handoyo J Wibowo mengakui dana bagi hasil (DBH) daerah saat ini merosot. Hal itu, menurutnya, diakibatkan tidak ada lagi…
