Tag
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Barat (Kobar) turut menyoroti masih adanya sekolah di Kobar yang minim fasilitas bahkan tidak layak. Terutama sekolah yang berada di pelosok desa.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Konar) mengharapkan pemerintah daerah menyusun program dan kegiatan tahun 2023 agar mengedepankan penguatan ekonomi.
Banyak kasus pelecehan menimpa kepada orang yang tak berdaya. Mereka merupakan anak di bawah umur. Ditambah dengan tekanan yang dialami para korban ini sangat tinggi.
Sebab pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dari element masyarakat, sosialisasi harus di digencarkan, karena di dalam Undang undang sudah jelas, bagi pelaku akan jerat hukum yang berat seperti yang tertuang dalam undang undang yang berlaku.?
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Rusdi Gozali meminta?agar progran?seragan?gratis?bagi peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD)/MI dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Mts tetap berlanjut.
Nama anggota DPRD Kobar dari Fraksi PDIP, Mina Irawati dicatut orang tak bertanggung jawab. Diduga, itu dilakukan?untuk meminta sejumlah uang.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), telah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)?untuk membahas?substansi tentang penerimaan siswa baru atau yang dikenal dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK.
Dengan begitu nantinya status kepemilikan lahan itu menjadi jelas serta pemerintah daerah juga harus terus mengejar agar lahan yang menjadi aset pemerintah daerah tidak hilang begitu saja.
Bambang berharap agar pengetatan pemeriksaan terhadap ternak yang telah masuk diperdagangkan serta dipelihara warga Kobar agar tidak dikendorkan.
Nota kesepakatan disampaikan oleh 6 fraksi melalui juru bicaranya?dalam agenda?rapat paripurna? ke?2 di ruang DPRD Kobar, Senin, 20 Juni 2022
Anggota DPRD Kotawaringin Barat, Sutiyana berharaq?jangan sampai permasalahan tersebut tidak ada akhirnya dan terus berlarut - larut.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mendukung langkah untuk menaikan insentif guru honorer. Dukungan itu disampaikan karena gaji yang diterima guru honorer dari semua tingkatan dinilai masih rendah.
Pasalnya sejak adanya larangan ekspor CPO dan turunan kelapa sawit ini membuat harga TBS anjlok. Hal ini nampaknya setelah larangan eskpor dicabut juga tak mempengaruhi kenaikan harga TBS dan justru turun.
Ketua DPRD Kobar, Rusdi Gozali mengatakao?11 perusahaan yang kembaki dilibatkan pemerintah dalam pemeliharaan jalan konsorsium ini patut diapresiasi. Pasalnya kepedulian perusahaan terhadap daerah ini sangat tinggi.
Meningkatnya volume kendaraan di Pangkalan Bun, harus mendapat perhatian pemerintah daerah. Salah satunya dengan menyiapkan dan melakukan pembenahan sarana transportasi serta lokasi parkir.
Seperti kasus pencurian ponsel di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, hal itu memang seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, faktor keamanan dan pengawasan harus lebih diperketat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Barat (Kobar) memberikan apresiasi, pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kementrian Agama (Kemenag) Kobar.
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), turut menyoroti masuknya virus hepatitis misterius ke Indonesia. Ia mengajak semua pihak untuk waspada agar virus tersebut tidak masuk ke Kobar.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), menaruh perhatian serius terkait mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak. Untuk itu, ia meminta pemotongan sapi harus dilakukan di rumah potong hewan (RPH).
Bambang mengatakan sebagaian besar daging sapi untuk konsumsi itu didatangkan dari Pulau Jawa, sehingga perlu adanya observasi menyeluruh pada ternak yang didatangkan dari Jawa atau luar daerah.
