DPRD Kotim Minta Jalan Berlubang Segera Ditangani
"Tambal sulam memang langkah sederhana, tapi sangat penting. Selain melindungi keselamatan masyarakat, juga melindungi pemerintah daerah dari potensi gugatan,"
Tag
"Tambal sulam memang langkah sederhana, tapi sangat penting. Selain melindungi keselamatan masyarakat, juga melindungi pemerintah daerah dari potensi gugatan,"
"Dengan direktur baru yang sudah definitif, harus ada visi dan misi yang kuat untuk memperbaiki standar pelayanan rumah sakit. Ini penting agar kepercayaan masyarakat bisa kembali meningkat,"
DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) meminta perusahaan perkebunan di wilayah setempat segera memberikan kepastian terkait pelaksanaan kebun plasma 20 persen.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah menanggapi pro kontra pengangkatan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara di daerah masih banyak guru honorer yang belum terakomodir sebagai PNS maupun PPPK.
Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah menanggapi wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang kembali mencuat pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah menegaskan pentingnya percepatan revitalisasi sarana dan prasarana satuan pendidikan di Kotim.
"Kemarin saya mendapatkan informasi dari rekanan di luar daerah, ternyata di kabupaten tetangga anggaran yang dipotong oleh pusat itu bisa dikembalikan,"
"Kita khawatir kalau ini dibiarkan, petani bisa beralih menanam sawit. Ini yang harus kita antisipasi agar kekecewaan tidak muncul,"
"Kalau memang kapasitas bandara kita memungkinkan pesawat besar masuk, tentu akan kita upayakan. Ini menjadi bagian dari pengembangan jangka panjang,"
"Saat ini masih tahap pendaftaran. Kita tunggu sampai batas akhir. Mudah-mudahan jumlah peserta terpenuhi, karena ketentuannya minimal empat pelamar,"
"Harus punya komitmen agar Kotim bisa maju. Bekerja dengan baik sesuai aturan, menjaga hubungan dengan masyarakat, dan bersinergi dengan semua unsur pemerintah yang ada di Kotim,"
DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti masih adanya korporasi perkebunan sawit yang mangkir membayar denda administratif kepada negara sebagaimana ditagih oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Nilai denda yang belum dipenuhi tersebut bahkan mencapai triliunan rupiah.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun menyoroti penurunan signifikan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun anggaran 2026 yang dinilai berpotensi menimbulkan masalah besar bagi pengelolaan aset dan pembangunan di tingkat desa.
DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berharap penyaluran pupuk subsidi ke petani berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.?
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)?Kotawaringin Timur (Kotim) menekankan pentingnya peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya utama mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul ditetapkannya status Siaga Darurat Karhutla di daerah tersebut.
Kondisi cuaca kering yang melanda Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) selama lebih dari sepekan terakhir memicu kekhawatiran meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Minimnya curah hujan dinilai membuat kawasan hutan dan lahan gambut berada dalam kondisi sangat rentan terbakar.
BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pemerintah daerah agar menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor baru Pengadilan Negeri (PN) Sampit. "Kami mendorong pemerintah daerah…
"Kami tidak menunggu lama. Begitu pekerjaan dimulai, langsung kita percepat. Harapannya jalan ini segera kembali aman dan nyaman untuk masyarakat,"
"Karena ini wilayah Dapil saya, saya menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk aset kita di Pasar Mangkikit memang sudah 10 tahun mangkrak dan tidak ada kejelasan"
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) tidak hanya melakukan penggeledahan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), tetapi juga menyasar Kantor DPRD Kotim dan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotim, Senin, 12 Januari 2026.