Tag
Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengecam deklarator Erick Thohir dan Bahlil Lahadalia sebagai pasangan Capres - Cawapres 2024-2029. Hipmi menilai, deklarasi tersebut tidak etis dan bertujuan merusak nama baik kedua menteri asal Hipmi tersebut.
Nasabah PT Asuransj?Jiwasraya?(Persero) berharap Pemerintah dan DPR segera merealisasikan pembayaran tunggakan klaim secepatnya sesuai yang dijanjikan Kementerian BUMN.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?Erick Thohir?bertemu dengan?Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di kantor Kementerian BUMN pada Jumat 6 Maret 2020. Erick menuturkan, dirinya dalam pertemuan tersebut membicarakan banyak hal dengan Susi, termasuk terkait?good corporate governance?(GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.
Menteri Badan Usaha Milik Negara?Erick Thohir?menginstruksikan rumah sakit BUMN menyediakan pusat krisis (crisis center) dan ruang isolasi untuk mewaspadai wabah virus corona yang telah masuk ke Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk PT Bukit Asam terkait pengelolaan tambah batu bara milik salah satu tersangka kasus Jiwasraya yakni Heru Hidayat yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Menteri BUMN?Erick Thohir?mengungkapkan?Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam (Museum Nabi Muhammad) yang sedang dibangun dapat menjadi pengingat bahwa Islam merupakan agama yang damai dan penuh kasih.
Menteri Badan Usaha Milik Negara?Erick Thohir?mendukung sektor swasta untuk bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara. Namun, ia tak ingin kepercayaan itu justru digunakan untuk menggerogoti perusahaan pelat merah.
Menteri Badan Usaha Milik Negara?Erick Thohir?mengatakan saat ini PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tengah berada dalam tekanan yang luar biasa. Tekanan itu salah satunya datang dari utang perseroan yang mulai memasuki masa jatuh tempo.
Sandiaga Uno mengaku kerap memberikan sejumlah masukan kepada Menteri BUMN?Erick Thohir?terkait sejumlah perusahaan plat merah yang bermasalah.
Menteri Badan Usaha Milik Negara?Erick Thohir?akan melakukan perombakan direksi dan komisaris lagi dalam perusahaan pelat merah.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?Erick Thohir??mengatakan pihaknya sudah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar Kementerian BUMN mendapatkan mandat tambahan dalam penggabungan dan melikuidasi BUMN.
Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN?Erick Thohir?menyampaikan sederet pesannya untuk rumah-rumah sakit berstatus pelat merah atau badan usaha milik negara (BUMN). Pesan itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam 1st Indonesia Healthcare Corporation Medical Forum yang digelar di Jakarta pada Senin, 10 Februari 2020.
Managing Director The Management Institute Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai ada sejumlah kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara?Erick Thohir?yang sudah tepat pada seratus hari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut, tutur dia, khususnya yang menyangkut pembenahan perusahaan pelat merah.
Menteri BUMN Erick Thohir memiliki dua opsi terkait BUMN tekor atau yang melalaikan kewajiban layanan ublik (Public Service Obligation/PSO). Kalau tidak dimerger, ya ditutup saja.
Menteri BUMN?Erick Thohir?akan melakukan merger atau menutup BUMN-BUMN yang merugi atau tidak melakukan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) dengan melihat prospek bisnisnya.
Menteri BUMN Erick Thohir mengingatkan pintar saja tidak cukup dalam pengelolaan 142 BUMN kepada empat pejabat eselon I Kementerian BUMN yang baru.
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Arteria Dahlan menyinggung nama Menteri Badan Usaha Milik Negara?Erick Thohir?dan kakaknya, Garibaldi Thohir saat rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Azis pada Kamis pekan lalu, 30 Januari 2020. Video rekaman pernyataan Arteria itu belakangan beredar melalui aplikasi perpesanan.
Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan dua direktur PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau ASABRI.
Menteri BUMN?Erick Thohir?akan menyikat proyek-proyek BUMN yang berdasarkan keputusan oknum atau mafia.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menunggu peraturan yang memberikan hak untuk melakukan merger atau menutup sebuah perusahaan BUMN yang tidak jelas atau tidak optimal.
