Tag
Tidak bisa dipungkiri keberadaan industrj kelapa sawit merupakan salah satu pendorong perekonomian Indonesia. Namun dengan maraknya kampanye anti sawit bisa dimanfaatkan oleh pihak asing dalam perang dagang minyak nabati.
BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas Razikin prihatin adanya kampanye hitam anti sawit yang diduga dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu.…
Bupati Lamandau H Hendra Lesmana menyatakan mendukung penuh atas ketegasan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran menghalau black campign (kampanye hitam) perkebunan kelapa sawit yang kian masif.
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi menyatakan sejalan dengan upaya Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) melawan kampanye anti sawit dari oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) tertentu.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengaku geram dengan beredarnya kampanye hitam anti sawit yang dilakukan oleh oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkampanye hitam menolak keberadaan sawit di Bumi Tambun Bungai.
Industri kelapa sawit Indonesia tengah menjadi bulan-bulanan berbagai organisasi pegiat lingkungan. Untuk itu, diperlukan langkah segera untuk mengatasinya agar tidak terbentuk pemahaman yang salah mengenai komoditas ini.
Di tengah kian gencarnya kampanye negatif terhadap produk berbasis minyak sawit di seluruh dunia, sepertinya belum akan menggoyahkan sikap Arab Saudi terhadap komoditas andalan ekspor Indonesia dan Malaysia ini.
Minyak sawit Indonesia dan Malaysia tak pernah berhenti mendapat tekanan dari kampanye negatif. Bila tekanan itu tak segera diatasi, dikhawatirkan akan mempengaruhi industri sawit secara keseluruhan.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan, berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada perusahaan kelapa sawit bahwa mereka memproduksi minyak kotor adalah tidak benar/
Hingga saat ini, kampanye negatif terhadap komoditas sawit Indonesia dan Malaysia belum terlihat mereda, bahkan sebaliknya. Untuk itu, perlu upaya aktif semua pihak untuk meyakinkan masyarakat global tentang pengolahan sawit yang mengacu pada prinsip berkelanjutan.
Selama ini Indonesia dan Malaysia seolah berjuang sendiri menangkal berbagai kampanye negatif terhadap sawit yang dilancarkan sejumlah organisasi internasional. Tapi kini ada negara baru yang akan berjuang bersama melawan diskriminasi atas komoditas tersebut.
Pemerintah menilai serangkaian kampanye hitam oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing terhadap industri sawit adalah bagian dari persaingan dagang.
Organisasi lingkungan Greenpeace membantah pihaknya memiliki sikap antisawit, dan justru sebaliknya ingin industri sawit nasional mengadopsi praktik berkelanjutan sehingga bisa diterima di pasar global.
Penegak hukum harus segera bertindak mengusut lembaga swadaya masyarakat Greenpeace yang mengajak grup band Boomerang beraksi menduduki kapal penyuplai minyak sawit dan tangki timbun milik PT Multi Nabati Sulawesi
Malaysia dan Indonesia harus bekerjasama meningkatkan penggunaan minyak sawit di pasar global seraya menangkal semua kesalahpahaman terkait komoditas tersebut, terutama di Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Tak hanya di luar negeri, di dalam negeri pun kampanye negatif terhadap komoditas sawit juga ramai digiatkan sejumlah kelompok pecinta lingkungan.
Malaysia di bawah pemerintahan baru pimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad ingin semakin mempererat kerjasama di berbagai bidang, termasuk upaya menjaga agar kelapa sawit tetap menjadi komoditas andalan kedua negara.
Selain Indonesia, Malaysia juga sangat berkepentingan atas komoditas minyak sawit. Untuk itu, negeri jiran ini akan berusaha agar komoditas andalan ini tak sampai mendapatkan diskriminasi di kawasan Uni Eropa dan negara-negara Barat lainnya.
Pemerintah Indonesia terus berupaya melobi pemerintahan di Uni Eropa agar usulan penghentian pemakaian minyak sawit untuk biodiesel dapat dihentikan. Langkah terbaru adalah lobi yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
