Tag
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, DPRD Kota Palangka Raya, Alfian Batnakanti meminta agar prinsip transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah bisa dikedepankan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Sidang paripurna penyampaian pengantar Bupati terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 disampaikan oleh Pemerintah Daerah di DPRD Kotawaringin Timur.
Di bawah pimpinan yang baru diharapkan BPKP bisa berperan sebagai auditor sekaligus partrer Pemprov Kalteng dalam mengawal penyelenggaraan keuangan negara.
Sosialisasi ini diikuti sekitar 250 orang dari unsur badan anggaran kabupaten/kota se-Kalteng, DPRD Kalteng, organisasi perangkat daerah Provinsi Kalteng.
Pemkab Barito Utara tidak perlu terlena dengan prestasi pengelolaan keuangan yang telah meraih opini WTP selama 4 kali berturut-turut
Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda RPJMD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung meminta agar dalam raperda RPJMD dapat dipertegas kembali terkait kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.
Salah satu cara monitoringnya adalah dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD oleh Wali Kota yang dinilai memiliki arti sangat penting dalam konteks pembangunan.
Pasalnya, Barito Timur masih tergolong kabupaten kelas rendah dalam hal administrasi pelaporan keuangan tahun 2017. Yakni nilainya hanya 2,5, sementara standar tertinggi adalah 5.
Terbentuknya tim yang anggotanya terdiri dari kepala dinas dan jajaran petinggi perbankan bisa menjadi suatu tim yang kuat untuk meningkatkan keuangan inklusif di wilayah Kabupaten Kobar.
Pembentukan tim itu guna mempermudah akses masyarakat, khususnya yang berkecimpung didunia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan perlunya Analis Standar Belanja (ASB) dalam pengelolaan keuangan daerah. ASB yaitu kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan saat melaksanakan suatu kegiatan.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, terdapat beberapa temuan dalam laporan keuangan Pemkab Barito Utara tahun anggaran 2017.
Realisasi penerimaan dana perimbangan untuk Kabupaten Barito Utara periode Januari-Juni 2018 mencapai Rp373,5 miliar atau 42,82% dari target Rp872,3 miliar.
Ada beberapa indikator untuk mengatakan stabilitas keuangan ini. Antara lain dana pihak ketiga (DPK) yang 'dititipkan' di perbankan dimana pada triwulan IV 2017 12,66 persen menjadi 7,84 persen di awal 2018 (yoy).
Katingan menjadi satu-satunya pemkab yang tingkat pengembalian 100 persen, alias nihil tanggungan.
BORNEONEWS, Sampit - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kotawaringin Timur resmi dilantik dan dikukuhkan. Pelantikan dan pengukuhan dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Membangun Kalimantan Tengah sudah waktunya tidak menggunakan atau membawa tombak dan mandau. Sebaliknya simbol kegigihan pejuangan itu diwujudkan dengan cara kerja keras…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Seluruh Angggota DPRD Kota Palangka Raya mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) IIII Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADEKSI) 25–26 Oktober 2017 di Jakarta.…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kembali prestasi membanggakan diterima oleh Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Kali ini giliran Universitas Gajah Mada (UGM) memberikan anugerah Kabupaten Terbaik…
BORNEONEWS, Buntok - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Adminitrastif Pimpinan dan Anggota DPRD tidak mengganggu keuangan daerah. Pemandangan ini diungkapkan Ketua Badan…
