Tag
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Agus Triantony menegaskan kesiapan timnya membantu memberikan bimbingan teknis mengenai keterbukaan informasi publik.?
Komisi Informasi (KI) Indonesia menilai kondisi Kalteng cukup kondusif untuk menumbuhkan keterbukaan informasi.?
Komisi Informasi (KI) Kalteng mensosialisasikan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024.
Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) mempertanyakan tata kelola informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam persidangan perdana sengketa informasi.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menilai komisi informasi merupakan mitra pemerintah.
Tahap tes wawancara seleksi akhir Calon Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Kalteng) periode 2024-2027.
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik), berharap Kalteng dapat naik kelas dalam mendapatkan penilaian badan publik informatif dari Komisi Informasi (KI).
Komisi Informasi (KI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan saat ini, tahapan penilaian atau pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalteng tahun 2022 telah dimulai.
Komisi Informasi (KI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerahkan laporan pertanggungjawaban ke Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno,, Selasa 5 April 2022
Usman mengatakan para peserta yang dinyatakan lolos telah melalui penilaian yang ditetapkan Pansel pada setiap tahap seleksi
Komisi I DPR meminta Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Informasi (KI) Pusat untuk melakukan seleksi calon anggota KI secara terbuka, jujur, dan objektif.
Komisi Informasi Pusat pun mengeluarkan SE Nomor 02 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman pelayanan informasi publik dalam masa darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19
Sepanjang 2020 total ada 15 sengketa yang dilaporkan ke Komisi Informasi
Rangkaian dimulai dengan tahapan penilaian terhadap laporan tahunan badan publik dan SAQ (Selft Assessment Questionnarie /Kuisoner Penilaian Mandiri) badan publik
Tujuannya dilakukan penilaian untuk mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik
Komisi Informasi (KI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan Provinsi Kalimantan Tengah hampir memperoleh predikat informatif keterbukaan informasi publik.
Banyak sekali PPID pembantu yang seharusnya ada di instansi tidak dibentuk baik itu instansi di bawah pemerintah Kalteng maupun kabupaten kota
Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik perlu didukung baik oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi. Ia berharap PPID bisa melaksanakan tugas dengan optimal
Penilaian ini dilakukan Komisi Informasi di provinsi berdasarkan wilayahnya. Penilaian dilakukan untuk badan pemerintah maupun non pemerintah
Komisi Informasi (KI) Pusat mendorong DPR dan pemerintah membuka akses informasi publik dalam setiap proses legislasi dan kebijakan publik untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan peran aktif masyarakat.
