Tag
Mahfud mengatakan hal itu saat menyambangi Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa, 8 September 2020 bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan.
Ungkapan itu ia sampaikan dalam rangka mengevaluasi Pilkada 2012 bersama KPU dan Menteri Dalam Negeri
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,?Mahfud Md?menyatakan pemerintah saat ini selalu berada dalam posisi serba salah.
Perpres in akan mengatur wewenang KPK untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri dalam rangka supervisi jika memenuhi syarat-syarat tertentu
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,?Mahfud Md?mengatakan wajar jika pemerintah gamang dalam menangani pandemi?Covid-19.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan?Mahfud Md?menjamin keamanan berkas perkara kasus Djoko Tjandra dan PT Asuransi Jiwasraya.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan?Mahfud Md?menjamin aparat penegak hukum dan pemerintah terbuka dalam penanganan perkara Djoko?Tjandra?dan Jiwasraya.?
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan?Mahfud Md mengatakan tugas?TNI?tidak bisa hanya dibatasi mengurus pertahanan negara saja.
Di awal masa pandemi, ada dokter yang mengatakan bahwa Covid-19 penyakit biasa, ada pula yang mengatakan berbahaya
Dalam urusan tertentu TNI juga diperlukan untuk membantu mengurusi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada dasarnya merupakan tugas pokok Polri
Mahfud menjelaskan, Perpres ini merupakan turunan dari UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Kabupaten Murung Raya (Mura) siap melaksanakan Inpres?peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.?Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Mura?Rejikinoor sesudah mengikuti Video conference rakor khusus (Rakorkus) bersama Menko Polhukam?Mahfud MD di Aula Setda Gedung A, Kamis, 13 Agustus 2020.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanao?Mahfud Md?mengatakan Rancangan Peraturan Presiden terkait pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme sudah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas lebih lanjut. Ia menegaskan dalam pembahasannya, rancangan Perpres ini sudah melibatkan semua?stakeholder.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md langsung memberikan penjelasan beberapa jam setelah buronan?Djoko Tjandra?tertangkap. Dalam kasus ini, kata dia, tugas pemerintah hanya sampai menghadirkan Djoko di pengadilan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md ternyata tidak terlalu kaget dengan penangkapan buronan?Djoko Tjandra. Sejak 20 Juli 2020, Mahfud mengaku sudah tahu bahwa Djoko akan segera ditangkap dan dibawa pulang ke Indonesia. "Saya tahu, hanya menunggu waktu," kata Mahfud dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020.
Kepulauan Banda layak menjadi museum sejarah nasional karena menyimpan berbagai peninggalan abad ke 16
Kebijakan tersebut dianggap merugikan keuangan negara. Mahfud mengatakan pada waktu kebijakan tersebut diambil, semua pihak menyatakan langkah tersebut bagus
?Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan?Mahfud Md?lebih baik memperbaiki koordinasi antar lembaga hukum, ketimbang membentuk tim pemburu koruptor. Dia mengatakan sudah menjadi tugas menteri koordinator untuk membangun koordinasi yang baik antar lembaga di bawah naungannya.
Belakangan, memang akhirnya hakim menjatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya 1 tahun. Namun Rahmat dan Ronny hanya divonis 2 tahun penjara saja
Ke 3 jenderal polini yakni Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetyo Utomo, dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo
