DPR Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari Klaster Termudah
Baleg DPR akan mengundang semua pihak untuk menyampaikan masukan. Saat ini, kata dia, sudah banyak kelompok buruh yang menyatakan ingin audiensi
Tag
#Omnibus Law
DPR Dinilai Manfaatkan Corona untuk Bahas Omnibus Law
Kelompok masyarakat sipil menilai Dewan Perwakilan Rakyat ingin memanfaatkan pandemi Corona untuk membahas?omnibus law?Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai kontroversial. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YBHI) Asfinawati mengatakan DPR semestinya berhenti membahas?RUU yang berpotensi merampas hak dasar rakyat, apalagi di tengah pandemi.
DPR Dinilai Manfaatkan Corona untuk Bahas Omnibus Law Cipta Kerja
Kelompok masyarakat sipil menilai Dewan Perwakilan Rakyat ingin memanfaatkan pandemi Corona untuk membahas?omnibus law?Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai kontroversial. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YBHI) Asfinawati mengatakan DPR semestinya berhenti membahas?RUU yang berpotensi merampas hak dasar rakyat, apalagi di tengah pandemi.
Kadin Akui Nilai Pesangon dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani mengakui pada draf?RUU Cipta Kerja?atau Omnibus Law ada pengurangan jumlah nilai pesangon yang diperoleh para pekerja dan buruh.
PDIP akan Bentuk Tim Kajian untuk Mendukung Omnibus Law
TEMPO.CO , Jakarta - PDIP akan membentuk tim khusus untuk mengkaji Omnibus Law Cipta Kerja. Tujuannya untuk memaparkan sikap partai melalui pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang memuat…
Airlangga Tampik Diutus Jokowi Bersafari Politik Soal Omnibus Law
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belakangan rajin bersafari politik ke partai-partai non-koalisi pendukung pemerintah. Setelah bertemu dengan elite Partai Keadilan Sejahtera, kemarin Airlangga menyambangi elite Partai Demokrat dan selanjutnya akan bertemu Partai Amanat Nasional (PAN).
Kongres Ulama Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Ini Poin Lengkapnya
Kongres?Ulama?Islam Indonesia (KUII) ke-VII di Pangkal Pinang merekomendasikan beberapa hal. Di dalamnya termasuk mendesak legislatif agar menolak Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja, RUU Ketahanan Keluarga, dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah untuk membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
6 Catatan Eks Wantimpres Sri Adiningsih Soal RUU Cipta Kerja
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Periode 2015-2019 Sri Adiningsih memberikan sejumlah catatan untuk Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau?RUU Cipta Kerja?terutama terkait digitalisasi dan dampaknya terhadap lapangan kerja.
Omnibus Law, Apindo Desak Wewenang KPPU Dipreteli
Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono meminta Omnibus Law RUU Cipta Kerja menghapuskan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai hakim.
RUU Cipta Kerja Bermasalah, Gerindra Menduga...
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyoroti Pasal 170 dalam?RUU Cipta Kerja?tentang kewenangan pemerintah mengubah undang-undang menggunakan peraturan pemerintah (PP).
Luhut Minta Publik Baca Draft yang Benar soal Kontroversi Omnibus Law
Luhut tetap akan melihat 2 sudut pandang agar mendapatkan regulasi yang ideal dan tidak merugikan siapapun
Ramai Penolakan Omnibus Law, Mahfud MD: Silakan Beri Masukan
Masyarakat dapat datang ke DPR untuk menyampaikan masukannya, terutama pada saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang akan mengundang berbagai pihak
Melawan, KSPI Tak Mau Masuk Tim Omnibus Law Bentukan Pemerintah
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa para buruh yang tergabung di organisasinya tidak pernah diundang maupun diminta masuk dalam tim pembahasan Omnibus Law atau RUU?Cipta Kerja. Untuk itu, KSPI menolak bergabung dalam tim bentukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut.
Tolak RUU Omnibus Law, Said Iqbal KSPI: Tak Ada Kepastian Kerja, Perancang UU tak Punya Otak!
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal geram dengan draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja. Dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Iqbal sampai tiga kali menyebut para perancang RUU ini tidak memiliki otak.
Soal Omnibus Law, Luhut Klaim Disambut Baik Bos IMF
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa IMF dan Bank Dunia menyambut gembira rencana pemerintah menerbitkan?omnibus law.
Pemerintah Bisa Ubah Omnibus Law Pakai PP, Ini Kata DPR
TEMPO.CO , Jakarta - Salah satu pasal dalam draf rancangan undang-undang Omnibus Law RUU Cipta Kerja dikhawatirkan dapat membuat pemerintah bertindak sewenang-wenang. Persoalannya, ada salah satu…
Draf Omnibus Law Cipta Kerja: Pemerintah Hapus Izin Lingkungan
?Pemerintah menghilangkan ketentuan izin lingkungan dalam draf?omnibus law?Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja. Sebagai gantinya, pemerintah memunculkan ketentuan yang disebut persetujuan lingkungan dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan pengadaan lahan.
Gapki Berharap Omnibus Law Mampu Sederhanakan Regulasi di Daerah
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumatera Selatan berharap hadirnya payung hukum Omnibus Law yang digagas pemerintah dapat berdampak pada penyederhanaan regulasi di tingkat daerah sehingga memudahkan pengembangan industri sawit.
Luhut Sebut Draf RUU Omnibus Law Diserahkan ke DPR Senin Depan
TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Surat Presiden mengenai Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah…
Luhut Pandjaitan Godok Omnibus Law Soal Bakamla
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan?sedang menggarap?Omnibus Law?soal Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang ditargetkan selesai dalam satu bulan.