Tag
Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan membuat beberapa warga harus menjalani sidang tidak pidana ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Jumat (5/10/2018).
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya mengejar warga yang mangkir mengikuti sidang di Pengadilan Negeri setempat, setelah sebelumnya ketangkap tangan karena membuang sampah sembarangan.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti revisi beberapa peraturan daerah (perda) yang belum sempat ditindaklanjuti sebelumnya.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya akan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Sampah efektif pada 1 Oktober 2018.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ) Kota Palangka Raya sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi terkait Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang sampah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat paripurna dengan agenda penutupan masa sidang II tahun 2018, Selasa (18/9/2018). Selama masa sidang ini dewan telah menyetujui lima rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi perda.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Sugianor, mengatakan bahwa pengawasan pascapenertiban dalam penegakan peraturan daerah harus dilaksanakan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Sugianor mengatakan, penegakan peraturan daerah atau perda di Kota Cantik haruslah serius.
Pasca diciduk oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) padb Rabu (5/9/2018) para mucikari dan pekerja seks komersial (PSK) dari tiga desa di Kotawaringin Lama (Kolam) akhirnya menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun, Jumat (7/9/2018) sore.
Komisi A DPRD Kota Palangka Raya sedang membahasa dan mengevaluasi peraturan daerah yang dianggap sudah ketinggalan zaman.
Peraturan Daerah Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Aturan Membuang Sampah akan diterapkan secara tegas mulai 1 Oktober 2018.
Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang H Syamsu meminta agar Pemkab Kotim melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.
Biaya untuk membuat Perda cukup besar, sehingga sangat sayang jika Perda yang sudah dibuat tapi tidak dijalankan untuk kepentingan bersama
Ke-5 perda yang dibuat ini pada prinsipnya untuk mengatur roda pemerintahan desa agar lebih baik lagi
DPRD Kabupaten Barito Selatan menyetujui empat rancangan peraturan daerah yang diajukan eksekutif disahkan menjadi peraturan daerah.
Politisi Hanura Kota Palangka Raya, Diu Husaini meminta agar pemerintah kota (Pemko) dapat kembali melakukan sosialisasi terkait perda tentang Ornamen Daerah.
Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Diu Husaini mempertanyakan pelaksanaan peraturan daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ornamen Daerah.
Keberadaan perda itu penting, karena selama ini pihaknya tidak pernah dilibatkan masalah kontribusi perusahaan melalui dana CSR.
Bapemperda dalam waktu dekat akan mengevaluasi perda yang sudah ada, namun tidak berfungsi optimal.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim* menggelar uji publik naskah akademik peraturan daerah (Perda) tentang penanggulangan bencana.
