Tag
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan ini, Pemkab Barito Utara kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke 6 kalinya
DPRD Gunung telah menyetujui rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang rencana detail tata ruang bagian wilayah perencanaan kawasan perkotaan Kuala Kurun tahun 2020-2040 menjadi peraturan daerah atau Perda.?
Ketua DPRD Kobar, Rusdi Gozali menyampaikan?sesuai induk regulasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah?bahwa salah satu tugas dan fungsi dewan?yaitu membentuk peraturan daerah dan membahasnya bersama kepala untuk kemudian di setujui bersama
Panitia Khusus DPRD Kota Palangka Raya membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD tahun anggaran 2018-2023.
Pansus I DPRD Kota Palangka Raya, melanjutkan rapat finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi, Rabu, 10 Juni 2020.
DPRD Katingan menyetujui 9 buah rancangan peraturan daerah atau raperda untuk dijadikan rancangan peraturan daerah atau perda.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur menyelesaikan pembahasan dub?raperda.
Pemkab Gunung Mas juga diminta menjelaskan berapa jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA?2019 yang bisa digunakan untuk membantu APBD 2020
Gunung Mas adalah kabupaten yang sangat menjunjung tinggi pengarusutamaan gender dalam pembanguan daerah
Fraksi Partai Demokrat DPRD Gunung Mas menolak Raperda?tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunao?Daerah. Mereka ingin raperda itu?tidak dibahas dalam rapat paripurna selanjutnya.?
Perda ini bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna peyelenggaraan tugas dan susunan perangkat daerah
Seluruh fraksi telah menyetujui Raperda dan telah dilakukan penandatanganan bersama pimpinan daerah dan DPRD
Hasil rapat paripurna ke- II masa sidang III 2020, seluruh fraksi - fraksi DPRD Kobar?menyatakan sepakat menerima terhadap 5 buah lima buah rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020.
Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya?Wahid Yusuf mengatakan bahwa DPRD akan meningkatkan koordinasidan kajian yang ada kaitannya dengan materi pada tiga rancangan peraturan daerah atau raperda yang saat ini tengah disusun.
?Pengajuan rancangan peraturan daerah atau raperda perubahan atas Peraturan Daerah atau Perda Kota Palangka Raya nomor 3 tahun 2018 tentang retribusi daerah diafiliasikan dengan beberapa raperda lainnya, salah satunya raperda pengabuan jenazah.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Palangka Raya, Aratuni D Djaban, kemarin menghadiri rapat kerja bersama panitia khusus atau Pansus I DPRD Kota Palangka Raya untuk membahas lebih lanjut rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang retribusi daerah.
Setelah melaksanakan rapat Minggu lalu, Pansus I melakukan kunjungan kerja untuk memperkaya materi raperda retribusi sehingga hari ini dilanjutkanlah rapat untuk penyempurnaan draf Raperda
Ke 4?Raperda harus dikejar untuk segera ditindaklanjuti oleh pansus-pansus yang sudah terbentuk, guna melakukan pembahasan bersama eksekutif
Pembentukan Pansus ini dilakukan pada rapat internal anggota DPRD Palangka Raya dan telah dijalankan fungsinya dalam 2 pekan belakangan
Badan pembentukan peraturan daerah atau Bapemperda DPRD Kabupaten Kapuas mendorong 3 Pansus DPRD untuk menyelesaikan 11 buah Raperda menjadi peraturan daerah.
