Tag
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyerahkan aset senilai Rp2,77 triliun kepada sembilan kementerian/lembaga (K/L) melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan penagihan utang terhadap para obligor/debitur BLBI tetap berlanjut meskipun pejabat-pejabat yang berwenang di lembaga pemerintahan berganti setelah Pemilihan Umum 2024.
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta menyita harta kekayaan lainnya PT Putra Surya Perkasa Intiutama (PT PSPI).
Jangka waktu penugasan dari Satgas BLBI cukup singkat yaitu hingga 31 Desember 2023, sehingga dari hasil kerja Satgas BLBI selama tahun 2021 masih banyak target satgas yang harus dikejar
Menteri Koordinator Bidang, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan?Tommy Soeharto menyewakan aset tanah seluas 124 hektare yang dijaminkan kepada negara melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Satgas BLBI terus berjalan dan perkembangannya sudah menunjukkan hal yang cukup baik. Selain identifikasi aset, Satgas juga telah melakukan pemanggilan kepada para obligor tersebut. Dalam pemanggilan ini, Satgas berhasil menagih serta mengindentifikasi utang mereka
Sri Mulyani menjelaskan obligor itu adalah pemilik bank yang mendapat dana BLBI sedangkan debitur merupakan orang atau perusahaan yang meminjam di bank yang mendapat dana BLBI
Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mendukung pembentukan Satuan Tugas Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021.
Karyoto menyebut setiap instansi punya kewenangan seperti Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung yang bertugas untuk menagih kepada para obligor
Salah satu aset yang disita milik eks debitur PT Lippo Karawaci yakni 44 bidang tanah dengan total luasan kira-kira 251.992 meter persegi
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan siap untuk mendukung penuh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada 6 April 2021.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengajak masyarakat mengawasi kinerja Satuan Tugas (Satgas) Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)?agar bisa bekerja transparan dan akuntabel.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung langkah Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No.6 Tahun 2021 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Meski begitu, Mahfud mengaku sudah berkoordinasi dengan KPK soal pembentukan Satgas. Mahfud?MD yang juga menjabat sebagai Pengarah dalam Satgas itu mengatakan perlu data-data pelengkap dari KPK, sebagai lembaga yang mengusut kasus BLBI pertama kali.
