Tag
Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya, Wahid Yusuf mengatakan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2023 tidak boleh lagi dicicil seperti keringanan yang diberikan ketika gelombang besar Pandemi Covid-19.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palangka Raya, Absiah mengatakan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN lingkungan pemerintah setempat telah mencapai 90 persen.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Abdul Razak?mengingatkan perusahaan agar dapat membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan tepat waktu atau paling lambat H-7 lebaran. Jika telat, maka siap dikenakan sanksi.
Ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Muhammad Handry Imansyah, PhD, MAM mengatakan pemerintah perlu mewaspadai efek ganda dari tunjangan hari raya (THR) yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus akan mendorong laju inflasi.
Henry mengatakan?THR para pekerja atau buruh wajib dicairkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari besar keagamaan seperti halnya hari raya Idul Fitri. THR juga wajib dibayar penuh sesuai undang-undang yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pulpis mengingatkan perusahaan wajib bayar THR karyawan 7 hari sebelum hari raya.
Sesuai perundang-undangan THR bagi karyawan atau buruh yang bekerja disuatu perusahaan wajib dibayarkan penuh selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari besar keagamaan seperti salah satunya hari raya Idul Fitri.
Dia berharap agar terkait THR yang merupakan hak karyawan?benar-benar diperhatikan oleh perusahaan sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari nantinya.?
Pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 (satu} bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja
THR maksimal harus dibayarkan kepada karyawan maksimal seminggu atau 7 hari sebelum hari raya, jika memang terjadi keterlambatan pembayaran perusahaan dapat dikenakan sanksi
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri,?Suhajar Diantoro, meminta seluruh kepala daerah segera menyusun peraturan kepala daerah (perkada) yang mengatur tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13?2022.
Untuk memantau pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR keagamaan, Serikat Buruh Nusantara (SBN) Seruyan?akan??membentuk posko pengaduan.
Pemberian THR ini dilakukan sebagai wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara serta pensiunan dalam menangani pandemi melalui pelayanan masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi.
Bupati Seruyan Yulhaidir, mengingatkan seluruh perusahaan di Kabupaten Seruyan, terkait kewajiban??pembayaan Tunjangan Hari Raya atau THR.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,?Tjahjo Kumolo, mengatakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pada?2022?merupakan apresiasi pemerintah terhadap aparatur sipil negara (ASN) dalam penanganan pandemi Covid-19.
Sri Mulyani menuturkan Kementerian/Lembaga (K/L) dapat mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai 18 April 2022 dan kemudian dapat dicairkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Wakil Ketua (Waket) I DPRD Palangka Raya, Wahid Yusuf mengingatkan pengusaha untuk memenuhi hak tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja atau buruh. Pemberian THR harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya, Jumatni? mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan membayar penuh Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini.?
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembayaran THR keagamaan harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Posko pengaduan inj?apabila ada pegawai, pekerja yang belum dapat THR dari perusahaan tempatnya bekerja. "Mereka bisa mengadukan ke kita, kemudian akan kita mediasi," katanya.?
