Tag
Dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati menilai ada kekeliruan logika yang digunakan pemerintah dalam menetapkan aturan ketenagakerjaan di Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Menurut Nabiyla, ketentuan-ketentuan dalam omnibus law itu cenderung merugikan pekerja atau menimbulkan ketidakpastian hukum karena bersifat abu-abu.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo*?Johnny G. Plate mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law menjadi payung hukum yang kuat dalam transformasi digital dan transformasi ekonomi dalam menghadap pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menilai berbagi spektrum (spectrum sharing) untuk teknologi baru yang diatur dalam UU Cipta Kerja meningkatkan investasi di sektor teknologi komunikasi di Tanah Air.
Anggota DPR RI Junimart Girsang berharap agar masyarakat dapat mengkritisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dengan cara elegan dan demokratis.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan bahwa status hak milik atas rumah susun (rusun) atau apartemen bagi warga negara asing (WNA) akan diatur dalam pedoman yang berbeda dengan rusun untuk rakyat.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah merampungkan lima Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan atau aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM Nasrudin menilai UU Cipta Kerja akan memudahkan investor dalam berinvestasi serta meningkatkan tumbuh kembang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Anak-anak yang ikut demonstrasi ditempatkan di mobil komando, sementara para balita digendong ibu mereka.
Kepala Divisi Humas?Polri?Inpektur Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono membeberkan peran empat aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)?Medan yang memprovokasi masyarakat sehingga terjadi aksi anarki menentang pengesahan UU Cipta Kerja di Medan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak dikerjakan buru-buru karena inisiasinya bahkan telah dilakukan sejak ia menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2015.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno mengatakan UU Cipta Kerja dapat memperkuat aktivitas perdagangan karena bisa mendorong lahirnya pengusaha baru dan menciptakan lapangan pekerjaan.t
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan saat ini tengah mempersiapkan aksi penolakan lanjutan.
Aparat gabungan di Jakarta Timur mengawasi 5 lokasi titik kumpul kaum buruh yang berniat melanjutkan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta Pusat, Kamis siang, 15 Oktober 2020.
?UU Cipta Kerja ?yang telah disahkan pada Senin 5 Oktober 2020 menuai pro dan kontra. Menanggapi hal tersebut, pada Rapat Tingkat Menteri tanggal 11 Oktober 2020 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Menteri LHK menyampaikan langkah-langkah tindak lanjut implementasi UUCK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kepolisian bersama Tim Advokasi untuk Demokrasi agar melakukan validasi orang yang dilaporkan hilang pascaunjuk rasa RUU Cipta Kerja.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas mengharapkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mampu mendukung kemudahan investasi dan perizinan daerah saat diterapkan di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menerima rombongan para pimpinan serikat pekerja di Jawa Timur (Jatim) yang datang didampingi Gubernur Khofifah Indar Parawansa, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.
Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang, Jawa Tengah menyiapkan 50 advokat untuk membela dua mahasiswanya yang ditetapkan sebagai tersangka, menyusul demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di depan DPRD Jawa Tengah yang berakhir ricuh.
DPRD Kobar tidak bisa memberi keputusan tuntutan mahasiswa, sebab di luar tugas dan fungsinya. Funsi DPRD ini sebagai pembuat Perda, namun untuk Undang - Undang itu DPR RI
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyebut Omnibus Law UU Cipta Kerja memangkas waktu sertifikasi halal yang nyata dari sebelumnya 92-107 hari menjadi 21 hari.
