Perhitungan Iuran PPU PN RSUD Kapuas Disosialisasikan

Oleh Dodi Rizkiansyah
26 April 2024 - 19:30 WIB

BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Perhitungan Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN) RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas disosialisasikan oleh Tim BPJS Kesehatan Cabang Kuala Kapuas.

Kegiatan ini dalam rangka penerapan Peraturan Presiden nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perpres nonor 82 Tahun 2018 mengenai jaminan kesehatan.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur RSUD Kapuas dr. Agus Waluyo didampingi oleh Kabag, Kabid, Kasubbag, dan Kasi, Perwakilan Ketua Komite Medik, Komite Keperawatan, Dokter Umum, Kepala Ruangan / Instalasi, Satuan Pengawasan Internal, dan juga pihak-pihak yang berkaitan.

dr. Agus saat membuka kegiatan mengatakan sosialisasi perhitungan iuran dari BPJS Kesehatan tersebut agar memberikan penjelasan kepada seluruh karyawan/karyawati.

"Utamanya yang menerima gaji atau upah jasa dari pelayanan kesehatan dan bekerja di RSUD Kapuas terkait ada iuran yang belum dibayarkan kepada pihak BPJS Kesehatan," katanya, Jumat, 26 April 2024.

Sebelumnya, sosialisasi disampaikan Kabag Perencanaan, Keuangan, dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Palangka Raya Laili Warastuti R, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kapuas Handayani.

Laili mengatakan bahwa dasar perhitungan iuran PNS daerah agak berbeda namanya dengan yang ada di pusat, dimana komponen penghasilan atau upah terdiri atas bermacam jenis seperti gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan / tunjangan umum, tunjangan profesi, serta tambahan penghasilan pegawai (TPP).

"Berdasarkan hasil identifikasi pihak Tim BPJS Kesehatan, maka RSUD Kapuas hampir semua jenis sudah dilakukan pemotongan iuran, hanya satu yang belum yaitu terkait tunjangan profesi dimana dijelaskan jenis yang dimaksud antara lain dari pendapatan jasa medik pelayanan kesehatan, dan itu terhitung sejak awal tahun 2020 hingga sekarang tahun 2024," ucapnya.

Adapun rincian jumlah pemotongan iuran kepada BPJS yang harus dibayarkan antara lain 1 persen dari Pekerja Penerima Upah (PPU) dan 4 persen ditanggung atau dibayarkan dari Pemberi Kerja.

"Semoga dalam beberapa waktu atau bulan ke depan pihak Bagian Keuangan RSUD Kapuas dapat segera menyelesaikan perihal tersebut karena hal ini sesuai dengan penerapan Perpres tersebut," pungkasnya. (DODI/H)

TAGS:

#RSUD Kapuas

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Program Kerja PGRI Dilaksanakan Demi Kemajuan Pendidikan di Barito Utara

07 Mei 2024 - 02:00 WIB

Ketua PGRI Kabupaten Barito UtaraMaslan mengatakan, terkait program kerjatelah dilaksanakan demi kemajuan dunia pendidikan di daerah setempat.

Pemkab Barito Timur Rekontruksi Jalan Murutuwu-Telang

07 Mei 2024 - 01:00 WIB

Pemkab Barito Timur melalui Dinas PUPR Perkim akan melakukan peningkatan struktur atau merekonstruksi jalan Murutuwu-Telang di Kecamatan Paju Epat.

Pemeriksaan Terperinci Atas LKPD 2023 Dilaksanakan 30 Hari

07 Mei 2024 - 00:00 WIB

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan entry meeting pemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023, di rumah jabatan bupati, Senin 6 Mei 2024.

Pj Bupati Barut Ajak Para Guru dan Tenaga Pendidik Amalkan Jati Diri PGRI

06 Mei 2024 - 23:50 WIB

Pj Bupati Barito Utara Muhlis membuka secara resmikonferensi kerja Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Barito Utara 2024, di aula BappedaLitbang, Senin 6 Mei 2024.

Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Minta Pemko Gencarkan Sosialisasi Sertifikasi Halal

06 Mei 2024 - 23:40 WIB

Anggota Komisi B DPRD Palangka RaybJhonny Arianto Putrameminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk gencar melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Kota Palangka Raya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Kadis Pertanian Barito Timur: Realisasi Panen Padi di Dusun Tengah Sudah 70 Persen

06 Mei 2024 - 23:21 WIB

Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Kode Etik Ghufron pada 14 Mei

06 Mei 2024 - 23:10 WIB

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan tetap menggelar sidang kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 14 Mei 2024, meski yang bersangkutan menyatakan tidak bisa hadir dalam sidang tersebut.

Wakil Kotim Melaju ke Ajang Putri Otonomi Indonesia 2024

06 Mei 2024 - 23:00 WIB

Feny Zulfianti menjadi wakil Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang akan melaju ke ajang Putri Otonomi Indonesia 2024.

HET MinyaKita Akan Naik Rp1.000

06 Mei 2024 - 22:50 WIB

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dengan merek MinyaKita akan naik Rp1.000, jadi Rp15.000 perliter dari yang sebelumnya Rp14.000.

Petani Padi di Dusun Tengah Senang Dapat Bantuan Biofortifikasi Padi

06 Mei 2024 - 22:40 WIB

Petani padi di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur mengaku senang karena mendapatkan bantuan pupuk dari Kementerian Pertanian melalui Program Biofortifikasi Padi pada musim tanam April-September 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia