BORNEONEWS, Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam kecelakaan beruntun di Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA), yang menewaskan 14 orang dan menyebabkan 30 lainnya terluka.
Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai telah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan kondisi WNI setelah kecelakaan yang terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026, waktu setempat.
"Dapat dikonfirmasi bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut," kata Heni melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Berdasarkan informasi yang diterima Kemlu dari otoritas UEA, sejumlah warga negara asing yang menjadi korban berasal dari Brasil, India, Mesir, Oman, Pakistan, dan Yordania.
Sementara itu, Kepolisian Fujairah mengungkap kecelakaan terjadi di Jalan Sheikh Khalifa bin Zayed, dekat pintu masuk Emirat Fujairah, pada Rabu malam menjelang Kamis dini hari.
Berdasarkan laporan kantor berita WAM, peristiwa bermula ketika sebuah truk kehilangan kendali dan menabrak kendaraan lain di jalan tersebut.
Setelah tabrakan pertama, truk terbalik dan menghantam sejumlah kendaraan yang sedang melambat atau berhenti akibat kepadatan lalu lintas.
Benturan tersebut menyebabkan truk terbakar. Api kemudian dengan cepat menjalar ke sejumlah kendaraan lain yang terlibat kecelakaan.
Kebakaran yang terjadi setelah tabrakan turut menyebabkan banyaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Kepolisian Fujairah menyatakan sejumlah korban meninggal dunia yang telah teridentifikasi merupakan warga negara UEA.
Sementara itu, identifikasi terhadap korban lainnya masih dilakukan melalui pemeriksaan DNA.
Dari total 30 orang yang mengalami luka-luka, sebanyak 15 orang telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah mendapatkan penanganan medis.
Adapun 15 korban luka lainnya masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan setempat.
Kepolisian Fujairah menyatakan otoritas terkait masih melaksanakan prosedur hukum dan pemeriksaan teknis untuk menangani kecelakaan tersebut.
Masyarakat juga diimbau mengikuti perkembangan informasi melalui saluran resmi serta tidak menyebarkan kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Sumber: ANTARA
