BORNEONEWS, Jakarta – Pemerintah Indonesia mencatat kelebihan permintaan (oversubscription) sebesar 1,73 kali dalam penerbitan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi yuan Tiongkok atau Panda Bonds senilai 10 miliar yuan, setara 1,50 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan total penawaran investor yang masuk mencapai sekitar 17,26 miliar yuan, dengan penetapan harga dilakukan pada 10 November 2026.

Penerbitan tersebut merupakan transaksi Panda Bonds kedua yang dilakukan pemerintah Indonesia sepanjang 2026.

"Ini (oversubscription) juga menunjukkan kepercayaan dari investor internasional kepada pengelolaan ekonomi dan pengelolaan APBN Indonesia," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Panda Bonds tersebut diterbitkan dalam tiga seri dengan jangka waktu 3, 5, dan 7 tahun.

Masing-masing seri memiliki nilai penerbitan sebesar 5,7 miliar yuan, 3,7 miliar yuan, dan 600 juta yuan.

Surat utang tersebut memperoleh peringkat AAA dengan prospek stabil dari China Lianhe Credit Rating Co., Ltd.

Suahasil menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN), terutama di tengah dinamika ekonomi global yang dapat memengaruhi pasar keuangan, termasuk sentimen terkait MSCI.

Selain Panda Bonds, pemerintah juga menerbitkan sukuk global senilai 3 miliar dolar AS dengan penetapan harga pada 6 November 2026.

Penerbitan sukuk tersebut mencatat kelebihan permintaan 2,9 kali, dengan total penawaran investor mencapai 8,9 miliar dolar AS.

Menurut Suahasil, tingginya permintaan itu menunjukkan kepercayaan investor internasional terhadap surat utang Indonesia yang diterbitkan dalam mata uang dolar AS.

Investor sukuk global berasal dari sejumlah kawasan, yakni Eropa sebesar 31 persen, Amerika Utara 27 persen, Timur Tengah dan Afrika 17 persen, Asia lainnya 16 persen, serta Asia Timur 9 persen.

Sukuk global diterbitkan dalam tiga seri, masing-masing senilai 500 juta dolar AS dengan tenor 3 tahun, 1 miliar dolar AS dengan tenor 5 tahun, dan 1,5 miliar dolar AS dengan tenor 10 tahun.

Ketiga seri tersebut menggunakan format RegS/144A Trust Certificates dengan jatuh tempo masing-masing pada 2029, 2031, dan 2036.

Dalam kesempatan yang sama, Suahasil melaporkan realisasi pembiayaan utang neto pemerintah hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp629,3 triliun atau 75,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp832,2 triliun.

Dari jumlah tersebut, realisasi penerbitan SBN mencapai Rp586,1 triliun atau 73,3 persen dari target Rp799,5 triliun.

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat Rp43,2 triliun atau 132,1 persen dari target Rp32,7 triliun.

Suahasil memastikan pembiayaan utang pemerintah masih berjalan sesuai rencana dengan mempertimbangkan kebutuhan kas negara serta kondisi pasar keuangan.

"Ini betul-betul kita pilih timing yang baik, timing yang betul-betul memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin, namun kita harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada, kita juga harus mempertimbangkan dinamika pasar," kata Suahasil.

Sumber: ANTARA