BORNEONEWS, Antalya – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyiapkan aturan yang mewajibkan perusahaan atau produsen bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah kemasan dari produk yang mereka hasilkan.
Ketentuan tersebut akan diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen yang diperluas, yang ditargetkan terbit pada Desember 2026.
Sekretaris Utama KLH, Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan aturan tersebut akan memperluas tanggung jawab perusahaan, tidak hanya dalam proses produksi dan pemasaran barang, tetapi juga pengelolaan kemasan setelah digunakan konsumen.
“KLH sekarang sedang menyusun Peraturan Menteri LH untuk EPR ini. Di mana di dalamnya akan diatur yang namanya perusahaan yang akan mengelola EPR ini. Jadi diwajibkan dalam peraturan tersebut,” kata Rosa saat ditemui di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Selasa, 17 November 2026.
Menurut Rosa, penyusunan peraturan tersebut saat ini telah memasuki tahap harmonisasi bersama Kementerian Hukum.
Sebelumnya, KLH juga telah melakukan pembahasan dan negosiasi dengan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian.
Melalui ketentuan EPR, produsen nantinya diwajibkan ikut bertanggung jawab terhadap sampah kemasan produk yang sudah digunakan masyarakat, termasuk mekanisme penarikan kembali kemasan tersebut.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penerapan ekonomi sirkular, yaitu pengelolaan sumber daya dengan mengutamakan penggunaan kembali dan pemanfaatan material agar tidak langsung berakhir sebagai sampah.
Selain mewajibkan pengelolaan sampah kemasan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan pemberian insentif bagi perusahaan yang menggunakan bahan kemasan dengan persentase material yang dapat digunakan kembali cukup tinggi.
Rosa menjelaskan, pemerintah terus melakukan konsultasi dengan pelaku usaha untuk mempersiapkan penerapan aturan tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya.
Namun, menurut Rosa, kebiasaan memilah sampah harus didukung fasilitas pengelolaan yang memadai agar sampah yang sudah dipisahkan tidak kembali tercampur saat diangkut.
“Tapi selain budaya, kita juga harus membangunkan fasilitas. Kita paksa dia pilah, tapi kemudian sampahnya dicampur lagi oleh tukang sampah. Nah, oleh karena itu, selain budaya, fasilitas, misalnya seperti bank sampah dan sebagainya itu harus kita bangun,” ujarnya.
Sumber: ANTARA









