BORNEONEWS, Palangka Raya - Pengawasan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Daerah (PSD) dan Program Prioritas Huma Betang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjelang akhir tahun anggaran 2026.

Penguatan pengawasan tersebut disampaikan dalam Rakor Capaian Pembangunan APBD Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Oktober 2026 yang berlangsung di Palangka Raya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Flederyck, menekankan pentingnya pemantauan jadwal pelaksanaan proyek, identifikasi potensi risiko, serta penyampaian laporan perkembangan pembangunan.

Menurutnya, setiap potensi penyimpangan antara target dan realisasi harus segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti agar tidak menghambat penyelesaian pekerjaan.

Pengawalan terhadap proyek strategis dan program prioritas tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah serta pemerintah kabupaten/kota.

Koordinasi berkala dengan Biro Administrasi Pembangunan perlu diperkuat sehingga setiap perkembangan maupun kendala dalam pelaksanaan pembangunan dapat segera diketahui.

Komitmen pengawasan tersebut diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara perangkat daerah pemangku proyek strategis dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target. (HERMAWAN DP/H)