BORNEONEWS, Sampit - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengungkap total kekurangan anggaran yang diajukan perangkat daerah mencapai Rp764,98 miliar dalam pembahasan Rancangan APBD 2027.

Kebutuhan tersebut berasal dari empat komisi DPRD yang membahas program dan kegiatan bersama mitra kerja masing-masing.

"Sebagaimana kita ketahui, pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 telah melalui serangkaian rapat kerja yang dilaksanakan oleh masing-masing komisi DPRD bersama mitra kerjanya masing-masing," kata anggota Banggar DPRD Kotim Abdul Kadir, Jumat, 20 November 2026.

Hal itu disampaikan Abdul Kadir dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan I tahun 2026 DPRD Kotim. Agenda tersebut membahas laporan hasil rapat kompilasi ketua komisi, Banggar DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap Raperda APBD 2027.

Ia menjelaskan, rapat kompilasi tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan bersama mitra kerja yang telah dilaksanakan pada Senin, 16 November 2026. Pembahasan dilakukan untuk mendalami, mengklarifikasi, serta menyelaraskan program perangkat daerah dengan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, aspirasi masyarakat, dan kondisi geografis Kotim.

Berdasarkan hasil kompilasi, Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan keuangan mencatat kekurangan anggaran sebesar Rp64,25 miliar. Komisi II bidang perekonomian mengajukan kebutuhan tambahan Rp39,15 miliar.

Sementara itu, Komisi III bidang kesejahteraan rakyat mencatat kekurangan Rp143,87 miliar. Adapun kebutuhan terbesar berasal dari Komisi IV bidang fisik dan prasarana yang mencapai Rp517,70 miliar.

Jika diakumulasikan, total kekurangan anggaran dari seluruh komisi tersebut mencapai Rp764.982.127.195 atau sekitar Rp764,98 miliar.

Abdul Kadir menyebut, tambahan anggaran yang diajukan mitra kerja komisi dibutuhkan untuk mendukung berbagai program, mulai dari pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Kebutuhan tersebut juga mencakup pemenuhan biaya operasional program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah. Namun, keterbatasan kemampuan anggaran membuat sejumlah rencana kegiatan belum dapat terakomodasi.

"Berdasarkan hasil pembahasan dan pendalaman yang telah dilakukan oleh seluruh komisi bersama mitra kerjanya, badan anggaran DPRD Kotim bersama tim anggaran pemerintah daerah menyadari begitu banyak program kegiatan yang tidak terdanai karena terkendala anggaran," ujarnya.

Kondisi tersebut harus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang selama ini belum tergarap maksimal. Peningkatan pendapatan daerah dinilai penting agar lebih banyak program pembangunan yang telah direncanakan dapat direalisasikan.

Dalam rapat kompilasi tersebut, Banggar DPRD bersama TAPD juga menyepakati postur sementara Raperda APBD Kotim 2027. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.948.647.160.000, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.997.033.339.600.

Dengan komposisi tersebut, terdapat selisih belanja terhadap pendapatan sebesar Rp48.386.179.600. Sementara itu, jumlah pembiayaan netto sebesar Rp48.386.179.600. (DEWI PATMALASARI/H)