BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Kali ini, empat warga negara Iran menjadi sasaran pembatasan karena keterlibatan mereka dalam kegiatan penjualan dan pengelolaan pendapatan minyak negara tersebut.

Sanksi terbaru diumumkan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri atau Office of Foreign Assets Control (OFAC) di bawah Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Jumat, 20 November 2026.

Keempat warga Iran tersebut dikenai sanksi atas peran mereka dalam jaringan penjualan minyak, pemindahan pendapatan dari sektor perminyakan, serta hubungan dengan sejumlah perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Iran.

Langkah tersebut menjadi bagian dari kelanjutan kebijakan tekanan ekonomi Washington terhadap Teheran, terutama melalui pembatasan aktivitas yang berkaitan dengan sumber pendapatan minyak Iran.

Kantor berita Iran, IRNA, melaporkan bahwa kebijakan sanksi itu berlangsung di tengah ketegangan antara kedua negara setelah operasi militer Amerika Serikat yang disebut belum mencapai tujuan Washington.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Agustus 2026 mengumumkan peningkatan tekanan ekonomi terhadap Iran.

Trump menyebut kebijakan tersebut sebagai salah satu operasi ekonomi paling berat yang pernah diterapkan terhadap suatu negara, dengan tujuan memperketat isolasi ekonomi terhadap Teheran.

Pemerintah Iran menentang kebijakan tersebut dan menilai pembatasan ekonomi yang diterapkan Washington semakin mempersempit ruang aktivitas perdagangan serta akses negara itu terhadap pendapatan minyak.

Menurut laporan IRNA, sanksi tersebut juga memberikan tekanan terhadap kondisi ekonomi masyarakat Iran karena membatasi pemanfaatan pendapatan dari sektor energi dan sumber daya ekonomi lainnya.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebelumnya mengkritik kebijakan ekonomi pemerintahan Trump terhadap negaranya.

Araghchi menilai tekanan tersebut merupakan upaya Washington mengalihkan perhatian publik dari persoalan ekonomi domestik Amerika Serikat, termasuk meningkatnya beban utang negara.

Ia juga menyinggung besarnya utang AS yang disebut telah melampaui 40 triliun dolar AS. Pernyataan mengenai jumlah utang tersebut merupakan bagian dari kritik Araghchi terhadap kebijakan Washington.

Melalui unggahan di media sosial X pada 20 Agustus 2026, Araghchi menyampaikan bahwa kelanjutan kebijakan tekanan ekonomi terhadap Iran tidak akan menghasilkan perubahan sebagaimana diharapkan Amerika Serikat.

Menurutnya, mempertahankan pendekatan yang dinilai telah gagal justru dapat memperburuk hubungan kedua negara dan meningkatkan sentimen negatif masyarakat Iran terhadap Amerika Serikat.

(IRNA/OANA/ant/j)