BORNEONEWS, Moskow – Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan konstruksi Israel yang dinilai terlibat dalam perluasan permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat, Palestina, yang berada di bawah pendudukan Israel.
Kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri Inggris pada Selasa, 17 November 2026, sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina.
"Inggris menjatuhkan sanksi baru terhadap sejumlah perusahaan yang terlibat dalam perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Inggris, seperti dilaporkan Sputnik/RIA Novosti.
Selain menyasar delapan perusahaan konstruksi, pemerintah Inggris juga memberlakukan pembatasan terhadap kelompok aktivis Tzav 9 yang disebut terlibat dalam aksi penghalangan pengiriman bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza.
Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan sanksi tersebut diterapkan karena pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat terus mengalami peningkatan.
Pemerintah Inggris juga menuding otoritas Israel tidak mengambil langkah untuk menghentikan perluasan permukiman, bahkan dinilai turut mendukung kegiatan tersebut.
"Paket sanksi ini diumumkan sebagai tanggapan atas situasi perluasan permukiman yang terus meningkat dengan cepat. Pemerintah Israel tidak hanya menolak untuk menghentikannya, tetapi juga memfasilitasi dan mendorong kegiatan tersebut," demikian pernyataan kementerian.
Menurut pemerintah Inggris, jumlah persetujuan pembangunan permukiman selama empat tahun pemerintahan Israel saat ini telah melampaui jumlah yang disetujui dalam dua dekade sebelumnya.
"Jumlah permukiman yang disetujui selama empat tahun pemerintahan Israel saat ini lebih banyak dibandingkan dalam 20 tahun sebelumnya," lanjut pernyataan tersebut.
Langkah terbaru ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Inggris terhadap aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan permukiman Israel di Tepi Barat.
Pada September 2026, pemerintah Inggris telah melarang perdagangan dengan para pemukim Israel yang berada di wilayah pendudukan tersebut.
London juga menyatakan akan mengambil tindakan terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan permukiman serta melarang iklan barang dan jasa yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Meski demikian, pembatasan perdagangan itu tidak diberlakukan terhadap kegiatan ekonomi dengan Israel di wilayah yang diakui secara internasional.
Kebijakan Inggris sebelumnya mendapat respons dari pemerintah Israel yang memerintahkan penutupan Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem Timur.
Aktivitas pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki dilaporkan semakin meningkat setelah pecahnya perang di Jalur Gaza pada 2023.
Sementara itu, pihak Palestina memandang perluasan permukiman tersebut sebagai bagian dari kebijakan Israel untuk memperkuat penguasaan atas wilayah Palestina.
Sumber: ANTARA/Sputnik/RIA Novosti








