BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarmasin**, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan tengah mengupayakan penguatan kapasitas personel dalam menghadapi dampak dari berbagai bencana. Dalam rangka ini, berbagai pelatihan dan simulasi dilaksanakan, melibatkan petugas dari berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, relawan dari Barisan Pemadam Kebakaran, serta kelompok masyarakat peduli api (MPA). Bambang Dedi Mulyadi, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, menjelaskan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan prioritas utama. Ia menyebutkan bahwa personel BPBD Provinsi Kalsel telah berhasil meraih 30 sertifikat yang berkaitan dengan keahlian penanganan bencana, yang dikeluarkan oleh lembaga profesi Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB). Bambang juga mengungkapkan rasa syukurnya, karena BPBD Provinsi Kalsel telah mendapatkan sertifikasi internasional pada bulan sebelumnya. Program ini sejalan dengan arahan dari Gubernur Kalsel yang menekankan pentingnya penguatan regulasi, sumber daya manusia, serta peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penguatan regulasi sangatlah krusial. Hal ini mencakup pengaturan dari surat edaran hingga penetapan status yang harus dilakukan dengan pendekatan terukur. Koordinasi intensif dengan berbagai lembaga terkait juga diperlukan untuk memastikan penetapan status dalam bidang kebencanaan dilakukan dengan tepat. "Oleh karena itu, Pemprov Kalsel akan menetapkan status kebencanaan secara terukur," ungkapnya. BPBD Provinsi Kalsel juga berupaya untuk memastikan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada, serta menjalin kolaborasi dan gotong royong dalam penanggulangan bencana. Contoh nyata dari kolaborasi ini terlihat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di mana sinergi telah terjalin antara TNI, Polri, dinas terkait, relawan, dan masyarakat. "Kolaborasi kita luar biasa," terangnya. Dalam upaya penanggulangan bencana, BPBD tidak hanya fokus pada respons terhadap bencana, tetapi juga pada pencegahan dan mitigasi. Hal ini dilakukan dengan mendata kerawanan bencana serta menjalankan praktik di lapangan. Bambang juga memberikan apresiasi terhadap program yang diadakan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu penguatan kapasitas komunikasi risiko bagi personel yang terlibat dalam penanganan bencana. Ia berharap, program ini dapat menjadi wadah untuk saling bertukar ide mengenai kesiapsiagaan karhutla serta memperluas jaringan kerja. "Selain itu, kami ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa BPBD Kalsel berperan aktif dalam penanganan bencana," tutup Bambang. ANTARA