Penanganan Karhutla Tetap di Bawah Komando BPBD Palangka Raya
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan penanganan karhutla tetap berada dalam satu komando BPBD meski melibatkan personel dan peralatan lintas OPD.
Koresponden
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan penanganan karhutla tetap berada dalam satu komando BPBD meski melibatkan personel dan peralatan lintas OPD.
Pemko Palangka Raya mengoptimalkan cairan pembasah serta dukungan personel dan peralatan lintas OPD untuk mempercepat pengendalian karhutla.
Pembahasan tersebut dilakukan dengan menyelaraskan program dan anggaran terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2026.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya, Alman Parluhutan Pakpahan, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi percepatan aktivasi IKD di Kota Palangka Raya.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya, Alman Parluhutan Pakpahan, menyampaikan capaian pelayanan administrasi kependudukan…
Kepala Disdukcapil Palangka Raya, Alman Parluhutan Pakpahan, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, tertib dan memberikan kepastian hukum.
Pejabat yang dilantik harus masuk dalam Box 9 berdasarkan pemetaan tersebut.
Fairid menyebut?apabila kondisi ISPU di suatu wilayah berada di atas 200, sekolah diharapkan dapat menyesuaikan kegiatan belajar dengan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh
Perubahan ke pembelajaran tatap muka baru dapat dipertimbangkan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dan berlangsung secara berkesinambungan.
Pemerintah bersama aparat penegak hukum disebut akan mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran
Ada?12 SKPD yang mendapatkan penambahan pagu anggaran dan 9 SKPD mengalami pengurangan pagu anggaran dalam rancangan Perubahan APBD 2026
Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan komunikasi dengan pihak Pertamina terkait kondisi tersebut.
Pemko Palangka Raya juga telah melakukan dan menjalin kerja sama dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah dan pemanfaatan data
DPRD menekankan pengawasan terhadap pelaksanaan subkegiatan pada setiap SKPD, termasuk evaluasi terhadap kinerja pihak ketiga selaku penyedia barang dan jasa
Program prioritas yang menjadi perhatian antara lain penguatan pangan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, serta penurunan pengangguran, kemiskinan dan stunting
Dalam APBD perubahan 2026 ini dewan kota menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp2, 6 miliar untuk BPBD
Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya merekomendasikan agar alokasi belanja dalam perubahan APBD 2026 diarahkan secara ketat untuk menuntaskan program mendesak pada sisa tahun anggaran berjalan.
Dengan tambahan pagu tersebut, BPBD diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih memadai untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana hingga akhir tahun anggaran
Pemko Palangka Raya menyiapkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk perbaikan sarana sekolah pada 2027 dan memetakan kebutuhan 13 sekolah TK hingga SMP.
SDN 4 Palangka Raya masuk prioritas perbaikan 2027. Pemko menyiapkan anggaran pendidikan Rp10 miliar dan memetakan kebutuhan 13 sekolah.