Koresponden
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, mengatakan pihaknya siap mendukung upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menyediakan fasilitas air yang dapat…
Hal tersebut disampaikan Subandi saat menyimpulkan hasil rapat laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah Semester I Tahun 2026 bersama DPRD Kota Palangka Raya, Senin, 21 September 2026.
Hambali menjelaskan, berdasarkan data penyelesaian, kerugian daerah terbagi dalam tiga kategori penanggung jawab, yakni bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pihak ketiga.
Mukarramah menilai hasil temuan Inspektorat perlu ditindaklanjuti secara konkret agar penyelesaian setiap kasus memiliki langkah yang jelas dan terukur.
Arif mengatakan DPRD tidak ingin persoalan internal pemerintahan baru ditindaklanjuti setelah menjadi perhatian lembaga eksternal seperti KPK, BPK, Inspektorat maupun aparat penegak hukum.
Hambali menyampaikan, hingga pemantauan Semester I Tahun 2026 terdapat 355 kasus kerugian daerah dengan total nilai mencapai Rp28.503.348.992,10.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya Nomor 17/T/LHPt/DJPKN-VI.PAL/PMT.02/06/2026 tanggal 30 Juni 2026.
Melalui MTQH, potensi generasi muda dalam bidang seni baca Al-Qur'an, hafalan, pemahaman Al-Qur'an dan Hadits dapat terus dikembangkan.
Pemerintah bersama aparat dan tim penanganan karhutla terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran. Namun, langkah pencegahan membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak dari lingkungan masing-masing.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan APBD yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,1 triliun meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun setelah dilakukan perubahan.
Sekretaris Disdik Kota Palangka Raya, Aprae Vico Ranan, mengatakan perpanjangan PJJ dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang masih berada pada kategori berbahaya.
Layanan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan untuk datang langsung ke kantor pelayanan, baik karena kondisi maupun kendala akses.
Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) yang juga Ketua Panitia Peringatan Hari?Besar Islam (PHBI) Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan rapat persiapan telah dilaksanakan di Aula Peteng Karuhei, Kantor Wali Kota Palangka Raya.
Berdasarkan data dashboard aktivasi IKD, persentase aktivasi IKD Kota Palangka Raya mencapai 19,50 persen, menempatkannya pada peringkat pertama dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Kali ini, layanan tersebut menyasar warga lanjut usia (lansia) yang sedang sakit di Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya.
Keterlibatan masyarakat dalam pemadaman titik api perlu disiapkan secara matang, terutama dari sisi kondisi fisik dan kemampuan dasar penanganan kebakaran.
Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya, Yustinus Gunihardi, mengatakan tandon air tersebut dapat digunakan oleh personel yang terlibat dalam penanganan karhutla di lapangan.
DPRD Palangka Raya memastikan pengawalan terhadap komposisi, volume dan realisasi Perubahan APBD 2026 agar program berjalan sesuai hasil pembahasan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Banggar DPRD Palangka Raya meminta seluruh SKPD segera menindaklanjuti program Perubahan APBD 2026 agar anggaran terealisasi tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Pemko Palangka Raya menguji cairan pembasah bantuan Mabes Polri langsung di lokasi karhutla Jalan Manduhara untuk mendukung percepatan dan efektivitas pemadaman.
