DPRD Palangka Raya: Target PAD Tahun Harus Berbasis Data dan Proyeksi Ekonomi
DPRD Palangka Raya meminta target peningkatan PAD dua hingga tiga tahun ke depan disusun berdasarkan data BPS, kajian potensi pajak dan proyeksi ekonomi makro.
Koresponden
DPRD Palangka Raya meminta target peningkatan PAD dua hingga tiga tahun ke depan disusun berdasarkan data BPS, kajian potensi pajak dan proyeksi ekonomi makro.
DPRD Palangka Raya meminta Raperda yang sedang dibahas memuat mekanisme evaluasi tahunan yang jelas dan terukur agar pencapaian setiap program dapat dipantau.
DPRD Palangka Raya mendorong penanganan lima kawasan kumuh bantaran sungai, yakni Flamboyan Bawah, Puntun, Murdjani, Kereng Bangkirai dan Pelatuk.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan, nilai ISPU di wilayah Kota Palangka Raya pada periode tersebut masih berada di atas 200 atau masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi ini menjadi pertimbangan utama untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
Menurut Jati, aset lahan milik pemerintah daerah perlu dipetakan dan dikunci pemanfaatannya untuk pembangunan hunian MBR. Langkah tersebut dinilai penting agar harga tanah tetap terjangkau dan tidak kalah bersaing dengan kebutuhan lahan untuk pengembangan perumahan komersial.
Menurut Nenie, perubahan APBD seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi program yang belum berjalan optimal. Rendahnya realisasi pada sejumlah kegiatan harus menjadi perhatian serius sebelum pemerintah kembali menambah atau menggeser anggaran.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Kota Palangka Raya sekaligus Juru Bicara Fraksi PSI-Perindo, Dede Ardiansyah, mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mempercepat penyerapan anggaran…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya sekaligus Juru Bicara Fraksi PKB, Sri Ani Rintuh menyoroti pengelolaan aset daerah yang belum tergarap. Menurutnya, evaluasi terhadap aset…
Menurut Hatir, ketersediaan alat berat sangat dibutuhkan petani, terutama untuk membuka dan mengolah lahan yang sulit dikerjakan secara manual. Dukungan tersebut tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga dapat diarahkan sebagai bagian dari strategi pengelolaan lahan yang lebih baik.
Menurut Jati, pemetaan tersebut penting agar kebijakan dan program perumahan yang diberikan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing masyarakat penerima.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya sekaligus Juru Bicara Fraksi PAN, Syaufwan Hadi, menegaskan penganggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) harus dilakukan secara selektif dan…
Menurut Syaufwan, belanja pegawai pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalamnya termasuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi I sekaligus Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan setiap perubahan program dan kegiatan dalam rancangan Perubahan…
?Z,??q???l?%??!?A< AF???td??:?^,3?>l7?!?? ]??????;l?#??????`@??m4cL???-@?`DF??m?P?8?I?1o?c??yP?;??kE?52???JL??@???y
??h??r?1?P?C8%'?% ?Ivd?%??x?~?js6?1?2d??C;???twq?95i?? ????5?? v$??C;?i??sq92)?? r??(25???afEd???????bbJ?zY???QU
Menurut Arif, keselamatan dan kesehatan tenaga pendidik serta anak didik harus menjadi prioritas pemerintah di tengah kualitas udara yang belum membaik akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi, mengatakan RP3KP memiliki peran penting sebagai arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka panjang.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menegaskan Perubahan APBD 2026 harus diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat…
Ruang Aman Asap tersebut berlokasi di Kantor DPW Partai NasDem Kalteng atau Rumah Restorasi,?Jalan Adonis Samad 8, Palangka Raya. Layanan mulai dibuka pada Jumat, 4 September 2026, pukul 16.00 WIB.
Subandi mengatakan penguatan BTT perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini mengingat karhutla masih terjadi dan kabut asap kembali menyelimuti Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir.