Koresponden
Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan Kalampangan merupakan salah satu kawasan yang menjadi lumbung pangan bagi Kota Palangka Raya. Karena itu, kondisi petani di wilayah tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menurut Khemal, petani tidak seharusnya dibiarkan bekerja sendiri ketika menghadapi persoalan yang dapat mengancam produktivitas pertanian. Pendampingan pemerintah diperlukan agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, dan dihadiri Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, bersama jajaran DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan peningkatan anggaran tersebut harus dibarengi kesiapan pelaksanaan agar tidak berujung pada rendahnya realisasi anggaran maupun pekerjaan yang tidak optimal.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan hal tersebut saat memberikan jawaban Pemko atas pemandangan umum Fraksi Perindo-PSI dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Rabu, 2 September 2026.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan data tersebut saat memberikan jawaban Pemko atas pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Rabu, 2 September 2026.
Zaini mengatakan Pemko sependapat dengan Fraksi Gerindra bahwa penguatan penanganan karhutla harus dilakukan sejak tahap pencegahan. Langkah tersebut mencakup mitigasi, deteksi dini, patroli, pemantauan kawasan rawan, kesiapsiagaan personel dan masyarakat, pelayanan kesehatan hingga pemulihan pascabencana.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD murni tahun anggaran 2026 sebesar Rp5.367.135.927 atau sekitar Rp5,36 miliar. Kepala…
Zaini menjelaskan, RP3KP tidak hanya memuat visi pembangunan perumahan hingga 2045, tetapi juga menetapkan indikator konkret, di antaranya penurunan angka backlog perumahan, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), pengurangan kawasan kumuh, serta pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
BTT merupakan pos anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan yang sifatnya tidak terduga dan mendesak sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) melalui Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini memastikan, peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dilakukan dengan menambah…
Pemko Palangka Raya menegaskan setiap perubahan program dalam APBD 2026 harus berbasis evaluasi, memiliki alasan jelas dan target kinerja yang terukur.
Pemko Palangka Raya menegaskan APBD 2026 harus dikelola transparan, akuntabel dan diarahkan pada program prioritas yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Realisasi belanja APBD Palangka Raya hingga 31 Juli 2026 baru mencapai Rp496,5 miliar atau 40,46 persen dan menjadi dasar evaluasi dalam penyusunan Perubahan APBD.
Backlog rumah di Palangka Raya mencapai 36.265 unit dan 4.641 KK masyarakat berpenghasilan rendah belum memiliki hunian layak berdasarkan dokumen RP3KP 2026-2045.
Pemko Palangka Raya menargetkan pembangunan dan peningkatan 20-50 rumah layak huni per tahun, sementara backlog perumahan masih mencapai 36.265 unit.
DPRD Palangka Raya mendorong pembahasan RP3KP 2026-2045 dilakukan matang agar mampu menjamin perumahan layak, terjangkau dan kawasan permukiman yang tertata.
Disdukcapil Kota Palangka Raya mengaktivasi IKD bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagai bagian dari perluasan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Palangka Raya, Jati Asmoro, mengatakan terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat pemerintah daerah agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman saat kebakaran terjadi.
Perubahan APBD tidak boleh hanya menjadi penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi harus memiliki dampak nyata terhadap masyarakat
