Koresponden
Warga yang mengalami keluhan ringan dapat mengakses layanan rawat jalan, termasuk pemeriksaan, pemberian oksigen bila diperlukan, serta obat-obatan dan vitamin sesuai kondisi medis.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ada 36 satuan pendidikan di Kota Palangka Raya masih dipimpin kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt.). Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menyebut pengisian…
Pertemuan ini melibatkan sejumlah perangkat daerah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, serta perumahan dan kawasan permukiman.
Kementerian Kehutanan berkaitan dengan penetapan dan pengelolaan kawasan hutan, sedangkan ATR/BPN menangani aspek pertanahan sesuai kewenangannya
Kondisi ini menambah gangguan akibat karhutla yang kembali terjadi di kawasan pusat aktivitas pemerintahan Kota Palangka Raya
Mereka berjibaku membantu pemadaman api dan penanganan dampak kebakaran di lapangan, meski turut menghadapi risiko kesehatan serta kondisi kerja yang berat
Jika kondisi ini berlangsung lama, dampaknya berpotensi semakin menekan pendapatan masyarakat dan memperlambat aktivitas perekonomian daerah
Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua lembaga legislatif untuk menjalin komunikasi dan bertukar informasi terkait pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah.
Menurut Hatir, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak, bukan saling menyalahkan di tengah kondisi yang semakin memprihatinkan. Upaya bersama diperlukan agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan dampak kabut asap terhadap masyarakat bisa diminimalkan.
Anggota DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya. Menurutnya, karhutla bukan lagi sekadar persoalan daerah karena dampaknya telah meluas ke berbagai sektor kehidupan.
Anggota DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengungkapkan kondisi kabut asap yang berlangsung selama lebih dari tiga bulan telah menghambat tanaman memperoleh sinar matahari secara optimal. Situasi tersebut dinilai menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi petani di wilayah tersebut.
Arif mempertanyakan kepastian waktu pelantikan para Plt kepala sekolah tersebut. Menurutnya, pemerintah kota perlu memberikan kejelasan agar jabatan kepala sekolah tidak terus berada dalam status pelaksana tugas tanpa kepastian.
Desakan ini menyusul kebakaran yang semakin meluas di Kota Palangka Raya dan sejumlah wilayah lain di Kalimantan Tengah maupun Sumatra.
DPRD Palangka Raya membahas perubahan tapal batas Kalampangan dan Kameloh Baru untuk mencegah tumpang tindih wilayah dan memperjelas pelayanan administrasi.
Komisi III DPRD Palangka Raya membahas dampak karhutla terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Karhutla muncul di belakang Kantor Satpol PP Palangka Raya dan menimbulkan kepulan asap hitam. Satpol PP menyatakan siap membantu pemadaman.
Selain meningkatkan ketepatan program, penerapan data presisi juga diharapkan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan secara lebih cepat.
Pembentukan perda tersebut juga diharapkan dapat mengantisipasi pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti plagiarisme, pembajakan, maupun penggunaan karya tanpa izin.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Kabar baik datang bagi relawan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya. Setelah sebelumnya menanti pembayaran insentif, para relawan kini…
