Perubahan APBD 2026 Defisit Rp53,2 Miliar, Ditutup dari SiLPA 2025
Fairid menjelaskan, defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah, terutama yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
Koresponden
Fairid menjelaskan, defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah, terutama yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
Organisasi tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari iuran anggota untuk menggelar aksi sosial, termasuk membagikan masker kepada warga.
Khemal mengatakan, pengesahan KUA-PPAS merupakan tahapan awal sebelum pembahasan APBD 2027 dilanjutkan bersama tim pemerintah daerah. Menurutnya, masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan.
Belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Palangka Raya 2026 naik Rp52,2 miliar menjadi Rp1,27 triliun, dengan defisit Rp53,2 miliar yang ditutup melalui pembiayaan daerah.
Peningkatan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp375,7 miliar lebih
Kami berharap pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif
Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp208,4 miliar lebih atau 57,98 persen dari target Rp359,4 miliar lebih.
Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan kawasan permukiman yang layak dan nyaman bagi masyarakat.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melanjutkan proses penyusunan anggaran berikutnya.
Rapat paripurna juga diisi pidato pengantar Wali Kota Palangka Raya terkait Nota Keuangan Perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Salundik menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kekayaan Intelektual penting dalam memberikan perlindungan terhadap karya dan…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kalimantan Tengah menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan…
Sumadi mendorong pemerintah melakukan pendataan terhadap sektor dan kelompok masyarakat yang paling terdampak sehingga kebijakan yang diberikan dapat tepat sasaran.
Keterbatasan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena SMKN 5 Palangka Raya merupakan sekolah kejuruan yang mengandalkan pembelajaran praktik untuk membekali siswa dengan keterampilan sesuai bidang masing-masing.
Menurut Faridawaty, keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi pertimbangan utama ketika kualitas udara memburuk. Sekolah juga perlu menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi lingkungan dan perkembangan kualitas udara.
Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh, yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin…
Warga Bandar Estate Palangka Raya meminta Program Makan Bergizi Gratis dievaluasi terkait kualitas makanan, sekaligus mengusulkan kegiatan senam rutin bagi ibu-ibu.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Sekretaris Komisi III DPRD Palangka Raya, Rana Muthia Oktaria, menegaskan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah kondisi kabut asap akibat karhutla perlu…